Banyuwangi – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mulai menyusun strategi adaptif dalam menghadapi ketidakpastian energi global dengan merancang skema kerja fleksibel bagi aparatur sipil negara (ASN). Langkah ini diarahkan untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik.
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya mitigasi terhadap dampak fluktuasi energi fosil yang dipicu dinamika geopolitik dunia, termasuk konflik di kawasan Timur Tengah.
Menurutnya, pemetaan tugas dan fungsi ASN saat ini tengah dilakukan secara komprehensif di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). Tujuannya untuk mengidentifikasi sektor-sektor yang memungkinkan penerapan sistem kerja fleksibel, baik melalui skema work from home (WFH) maupun kombinasi dengan kerja luring.
“Fokus utama kami adalah efisiensi energi, namun tetap memastikan pelayanan publik berjalan optimal,” ujar Ipuk, Senin. (23/03/2026)
Ia menekankan bahwa sektor pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan layanan publik lainnya tetap menjadi prioritas dan tidak akan terdampak oleh kebijakan tersebut. Aktivitas yang bersifat esensial akan tetap dilaksanakan secara langsung demi menjaga kualitas layanan kepada masyarakat.
Sementara itu, pekerjaan administratif yang tidak menuntut kehadiran fisik dinilai memiliki potensi besar untuk dialihkan ke sistem kerja daring. Selain mendukung penghematan energi, langkah ini juga diharapkan mampu meningkatkan efisiensi operasional pemerintahan.
Pemkab Banyuwangi memastikan bahwa skema ini masih dalam tahap pembahasan dan penyempurnaan. Namun, komitmen untuk berkontribusi dalam penghematan energi sudah menjadi bagian dari arah kebijakan daerah ke depan.
Dengan pendekatan ini, Banyuwangi berupaya tidak hanya responsif terhadap isu global, tetapi juga adaptif dalam mengelola sumber daya secara berkelanjutan di tingkat lokal.
(Redaksi)
