Banyuwangi – Sekitar 5.000 massa direncanakan akan turun ke jalan dalam aksi unjuk rasa besar yang dijadwalkan berlangsung pada 6 Mei 2026 di depan Kantor Bupati Banyuwangi.
Aksi ini digelar sebagai bentuk tuntutan masyarakat yang mendesak Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi segera mengundurkan diri dari jabatannya.
Koordinator aksi, Mohamad Amrullah, menyampaikan bahwa gerakan ini merupakan hasil konsolidasi berbagai elemen masyarakat, mulai dari mahasiswa, aktivis, hingga perwakilan warga dari sejumlah kecamatan.
“Massa yang turun bukan hanya dari satu kelompok, tapi gabungan dari berbagai elemen yang memiliki keresahan yang sama terhadap kondisi saat ini,” ujarnya.
Ia menegaskan, aksi tersebut merupakan bentuk akumulasi kekecewaan terhadap kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat.
“Aksi ini adalah bentuk kekecewaan kami terhadap berbagai kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat. Kami menuntut adanya perubahan nyata, termasuk dengan mundurnya pimpinan daerah saat ini,” tegasnya.
Rencananya, massa akan berkumpul di beberapa titik strategis sebelum melakukan long march menuju Kantor Pemerintah Daerah (Pemda) Banyuwangi. Dalam aksi tersebut, peserta akan membawa spanduk, menyampaikan orasi secara bergantian, serta mengusung lima tuntutan utama.
Koalisi masyarakat “Turunkan Bupati” menyampaikan lima poin tuntutan,
yaitu:
Menghentikan praktik ijon proyek yang dinilai mencederai prinsip pemerintahan bersih dari KKN.
Mencabut surat edaran Sekda terkait pembatasan jam operasional toko modern atau waralaba.
Mempercepat pembangunan Jembatan Sarongan–Kandangan yang disebut mangkrak selama dua tahun.
Menertibkan dugaan pengemplangan pajak hotel dan restoran yang nilainya disebut mencapai Rp400 miliar.
Melakukan perbaikan lingkungan di Muncar terkait meningkatnya kasus ISPA di masyarakat, di tengah potensi perikanan yang besar.
Sementara itu, pihak aparat keamanan menyatakan telah bersiap untuk mengawal jalannya aksi agar tetap berlangsung tertib dan kondusif.
Koordinasi juga telah dilakukan dengan panitia aksi guna mengantisipasi potensi kericuhan.
Hingga saat ini, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi belum memberikan pernyataan resmi terkait rencana aksi tersebut. Sejumlah pihak berharap semua pihak dapat menahan diri dan mengedepankan dialog sebagai solusi.
Aksi ini diperkirakan menjadi salah satu mobilisasi massa terbesar di Banyuwangi dalam beberapa waktu terakhir, sekaligus menjadi sorotan publik terkait dinamika politik dan pemerintahan daerah.
Tim
