Bangkalan – Times Merah Putih.Com-Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Bangkalan Bersatu (AB3) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bangkalan, Senin (18/5/2026). Aksi tersebut menjadi bentuk protes mahasiswa terhadap kinerja legislatif yang dinilai lemah dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap Pemerintah Kabupaten Bangkalan.
Dalam demonstrasi itu, massa aksi sempat terlibat ketegangan dengan aparat keamanan saat berupaya masuk ke ruang rapat paripurna DPRD Bangkalan. Mahasiswa mendesak agar wakil rakyat tidak hanya menjadi pendengar keluhan masyarakat, tetapi juga mengambil langkah konkret terhadap berbagai persoalan daerah yang dinilai semakin memburuk.
Koordinator AB3, Moh. Fauzi, menyebut sejumlah persoalan yang menjadi sorotan mahasiswa antara lain buruknya infrastruktur jalan, fasilitas pendidikan yang terabaikan, maraknya dugaan pungutan liar parkir berlangganan, lemahnya pengawasan terhadap program MBG, buruknya layanan kesehatan di tingkat kecamatan, hingga persoalan sampah yang belum terselesaikan.
“Berbagai persoalan ini terus dikeluhkan masyarakat, tetapi hingga kini belum ada penyelesaian yang nyata,” ujar Fauzi dalam orasinya.
Mahasiswa juga mendesak DPRD Bangkalan segera mengevaluasi organisasi perangkat daerah (OPD) yang dianggap tidak maksimal menjalankan tugas dan pelayanan publik.
AB3 memberikan ultimatum kepada DPRD Bangkalan untuk menunjukkan keseriusan dalam merespons tuntutan mereka. Jika dalam waktu 7×24 jam tidak ada langkah nyata, mahasiswa mengancam akan kembali turun ke jalan dengan jumlah massa yang lebih besar.
“Jika dalam 7×24 jam tidak ada keseriusan atas desakan kami, maka kami akan kembali melakukan aksi dengan jumlah yang lebih banyak,” tegas Fauzi.
Sementara itu, Ketua DPRD Bangkalan, Dedy Yusuf, mengatakan berbagai persoalan yang disampaikan mahasiswa memang menjadi perhatian legislatif dan akan terus dikawal bersama pemerintah daerah.
Terkait kondisi infrastruktur jalan yang rusak, Dedy menjelaskan keterbatasan anggaran daerah menjadi kendala utama sehingga perbaikan belum dapat dilakukan secara maksimal.
“Masyarakat mohon bersabar, karena pemkab memang mengalami keterbatasan anggaran,” katanya.
Adapun mengenai persoalan sampah, Dedy menyebut Pemerintah Kabupaten Bangkalan saat ini masih belum memiliki tempat pembuangan akhir (TPA). Namun, proses penyediaan lahan disebut tengah berjalan melalui agenda pembebasan lahan yang telah dianggarkan.
Menurut dia, anggaran pembebasan lahan yang disiapkan mencapai Rp5 miliar. Dari hasil penaksiran sementara, kebutuhan lahan seluas lima hektar diperkirakan menelan biaya sekitar Rp2 miliar.
DPRD Bangkalan, lanjut Dedy, berkomitmen mengawal penyelesaian berbagai persoalan daerah agar dapat dituntaskan secara bertahap.
(Azis)
