SURABAYA, Jumat (7/8/2026) – Gelombang tuntutan terhadap pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel kembali menguat di Jawa Timur. Di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap tata kelola keuangan daerah dan pengelolaan anggaran pendidikan, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Jawa Timur memastikan akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di Kabupaten Jember pada Senin, 10 Agustus 2026.
Mengusung tema “Fight For Justice – Seruan Perubahan, Berantas Korupsi Sampai ke Akarnya”, aksi tersebut diproyeksikan menjadi salah satu gerakan antikorupsi terbesar di Jember tahun ini dengan melibatkan sekitar 600 peserta dari unsur MAKI Jatim dan Laskar Jahanam. Demonstrasi dijadwalkan dimulai pukul 09.00 WIB dengan dua titik utama, yakni Pendopo Bupati Jember dan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Jember.
Bagi MAKI Jatim, aksi ini bukan sekadar unjuk rasa, melainkan manifestasi kontrol sosial yang dijamin konstitusi dalam negara demokrasi. Di tengah semakin besarnya tuntutan publik terhadap keterbukaan penyelenggaraan pemerintahan, masyarakat dinilai memiliki hak untuk memperoleh informasi yang utuh mengenai setiap kebijakan yang berdampak pada keuangan negara maupun pelayanan publik.
Ketua MAKI Jatim, Heru Satriyo, S.I.P., menegaskan bahwa gerakan tersebut merupakan komitmen moral untuk memastikan setiap rupiah uang rakyat dikelola secara bertanggung jawab.
“Fight For Justice bukan hanya slogan perjuangan. Ini adalah komitmen untuk terus mengawal kepentingan masyarakat, mendorong transparansi anggaran, memperkuat akuntabilitas penyelenggara negara, serta memastikan penegakan hukum berjalan profesional tanpa pandang bulu demi terwujudnya pemerintahan yang bersih,” tegas Heru.
Isu paling krusial yang akan diangkat dalam aksi tersebut adalah permintaan penjelasan secara terbuka mengenai rencana total utang Pemerintah Kabupaten Jember yang disebut mencapai Rp786,573 miliar.
Menurut MAKI Jatim, kebijakan fiskal berskala besar tidak boleh berhenti pada proses administratif semata. Setiap keputusan yang berpotensi memengaruhi kondisi keuangan daerah dalam jangka panjang harus disampaikan secara terbuka kepada masyarakat, mulai dari dasar pertimbangan kebijakan, tujuan penggunaan dana, manfaat yang diharapkan, potensi risiko, hingga mekanisme pengembalian dan pertanggungjawabannya.
Bagi organisasi tersebut, transparansi fiskal bukan hanya kewajiban moral, melainkan bagian dari prinsip good governance yang menjadi fondasi pemerintahan modern. Kepercayaan publik hanya dapat dibangun apabila masyarakat memperoleh akses terhadap informasi yang jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami meminta transparansi penuh terhadap rencana total utang daerah. Kebijakan yang berkaitan dengan keuangan publik harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat karena menyangkut masa depan pembangunan daerah dan kepentingan rakyat,” ujar Heru.
Selain persoalan fiskal daerah, MAKI Jatim juga akan meminta klarifikasi terkait informasi yang berkembang mengenai perjalanan sejumlah kepala sekolah ke Jepang.
Organisasi tersebut menilai keterbukaan mengenai sumber pembiayaan perjalanan merupakan langkah penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus menghindari munculnya spekulasi maupun persepsi negatif.
MAKI Jatim menegaskan bahwa penjelasan terbuka dari pihak terkait akan memberikan kepastian informasi kepada masyarakat dan memperkuat prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan.
Aksi tersebut juga akan membawa aspirasi mengenai dugaan penyimpangan dalam pengelolaan Dana Bantuan Penyelenggaraan Operasional Pendidikan Provinsi (BPOPP) SMA/SMK Swasta Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023.
MAKI Jatim meminta aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan secara profesional apabila terdapat indikasi pelanggaran sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Organisasi tersebut menekankan bahwa dana pendidikan merupakan investasi strategis bagi masa depan bangsa sehingga pengelolaannya harus memenuhi prinsip transparansi, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas.
Heru juga menegaskan bahwa setiap dugaan penyimpangan harus diproses secara objektif berdasarkan fakta, alat bukti, dan ketentuan hukum, dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah sebagai prinsip dasar negara hukum.
Sebagai bentuk keseriusan mengawal aspirasi masyarakat, sekitar 600 peserta diperkirakan akan diberangkatkan menuju Jember menggunakan satu unit truk trailer lengkap dengan sistem suara, 12 kendaraan roda empat, serta sekitar 300 sepeda motor.
Koordinasi lapangan akan dipimpin langsung oleh Heru Satriyo bersama Dwi Agus dari Laskar Jahanam.
Meski diperkirakan menjadi salah satu aksi terbesar di Jember sepanjang tahun 2026, MAKI Jatim memastikan seluruh rangkaian demonstrasi akan berlangsung secara damai, tertib, dan menghormati ketentuan hukum.
Seluruh peserta diimbau menjaga ketertiban umum, menghindari tindakan provokatif, serta menyampaikan aspirasi secara santun sebagai wujud pelaksanaan hak konstitusional warga negara.
Di tengah meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap integritas penyelenggara negara, aksi ini dipandang sebagai pengingat bahwa transparansi bukan sekadar slogan administratif, melainkan syarat utama untuk membangun pemerintahan yang dipercaya publik.
MAKI Jatim berharap Pemerintah Kabupaten Jember, instansi terkait, dan aparat penegak hukum memberikan perhatian serius terhadap setiap aspirasi yang berkembang dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, dan kepastian hukum.
Organisasi tersebut juga mendorong agar setiap dugaan penyimpangan yang menjadi perhatian publik ditangani secara objektif sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Bagi MAKI Jatim, pemberantasan korupsi tidak dapat berhenti pada retorika. Transparansi pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas penyelenggara negara, pengawasan publik yang aktif, serta penegakan hukum yang adil merupakan pilar utama dalam membangun pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
Melalui “Fight For Justice – Berantas Korupsi Sampai ke Akarnya”, MAKI Jatim menegaskan bahwa kontrol masyarakat merupakan bagian penting dari demokrasi. Pesan yang ingin disampaikan bukan sekadar kritik terhadap penyelenggaraan pemerintahan, melainkan ajakan untuk memperkuat budaya antikorupsi, memperluas transparansi, serta memastikan setiap kebijakan publik dapat dipertanggungjawabkan demi masa depan Jember yang lebih bersih, berkeadilan, dan berintegritas. (Bagas)E
