Bangkalan — Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Trunodjoyo Madura (BEM FH UTM) menunjukkan komitmennya dalam penguatan nilai-nilai demokrasi melalui penyelenggaraan Konsolidasi Demokrasi yang dirangkaikan dengan penandatanganan kerja sama bersama Bawaslu Kabupaten Bangkalan, Senin (13/04/2026).
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya strategis dalam membangun kesadaran kritis mahasiswa terhadap pentingnya penyelenggaraan pemilu yang berintegritas serta penegakan hukum yang berkeadilan. Dalam forum tersebut, mahasiswa mendapatkan pemaparan langsung terkait mekanisme dan tantangan penegakan hukum pemilu dari Komisioner Bawaslu Jawa Timur.
Gubernur BEM FH UTM, Khoiron Febrianto, menyampaikan bahwa mahasiswa, khususnya dari kalangan hukum, memiliki peran penting sebagai penjaga nilai-nilai demokrasi. Ia menegaskan bahwa penguatan literasi demokrasi harus dilakukan secara berkelanjutan agar tidak berhenti pada tataran wacana semata.
“Melalui kerja sama ini, kami ingin menghadirkan ruang belajar yang progresif dan berkelanjutan. Diskusi rutin bersama Bawaslu nantinya diharapkan mampu memperdalam pemahaman mahasiswa terkait praktik penegakan hukum pemilu,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa hasil dari konsolidasi dan diskusi tersebut diharapkan dapat diimplementasikan dalam kehidupan demokrasi di lingkungan kampus.
“Mahasiswa harus mampu menerjemahkan nilai-nilai demokrasi tidak hanya dalam teori, tetapi juga dalam praktik, termasuk dalam penyelenggaraan pemilu raya kemahasiswaan sebagai miniatur demokrasi di tingkat kampus,” lanjutnya.
Sementara itu, Komisioner Bawaslu Kabupaten Bangkalan, Mukhlis S.H., M.H., menilai kolaborasi dengan mahasiswa merupakan langkah penting dalam memperluas pengawasan partisipatif. Menurutnya, mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai mitra kritis dalam mengawal proses demokrasi.
“Ke depan, kami mendorong adanya diskusi rutin setiap bulan agar terbangun ruang dialektika yang mampu melahirkan gagasan-gagasan konstruktif bagi penguatan demokrasi,” ungkapnya.
Apresiasi juga disampaikan oleh Komisioner Bawaslu Jawa Timur, Nur Elya Anggraini, yang menilai bahwa inisiatif BEM FH UTM mencerminkan keseriusan mahasiswa dalam membangun budaya demokrasi yang lebih substantif dan partisipatif.
Melalui kerja sama ini, BEM FH UTM berharap dapat memperkuat peran mahasiswa sebagai agen perubahan dalam mengawal demokrasi, sekaligus mempererat sinergi dengan lembaga pengawas pemilu dalam mewujudkan sistem demokrasi yang lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas.
