BANGKALAN || timesmerahputih.com-Forum Komunikasi Pemuda Bangkalan (FKPB) mendesak Pemerintah Pusat untuk turun tangan dan hadir secara komprehensif dalam menata ekosistem tata niaga tembakau di Madura.
Taufik Nurhidayat Ketua (FKPB) menegaskan bahwa penanganan persoalan tembakau harus menyentuh akar masalah, perlindungan terhadap para petani tembakau lokal, kesejahteraan petani lokal, Madura khususnya
Ia menilai jika pendekatan representatif dan represif aparat lapangan terkesan sepihak jika tidak disertai solusi nyata atas anjloknya harga jual tembakau di tingkat petani.
Gejala dari ekonomi kerakyatan yang terdesak akibat kebijakan harga dan regulasi tembakau yang belum berpihak pada tingkat bawah, maka perlunya pemerintah hadir langsung pada petani tembakau agar supaya tidak ada yang di rugikan, kalau diperlukan dibuatkan otonomi khusus tembakau di pulau Madura, tegasnya
Taufik yang juga mantan pengurus HMI Badko Jawa Timur menyampaikan beberapa poin tuntutan utama agar menjadi perhatian serius Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, dan kementerian terkait lainnya:
1 – Kehadiran Solutif Pemerintah: Pemerintah Pusat tidak boleh hanya hadir dengan tindakan penindakan pabean/hukum, tetapi wajib menjamin stabilitas harga patokan tembakau di tingkat petani saat musim panen.
2 – Evaluasi Kebijakan Cukai: Meminta pemerintah mengkaji ulang penetapan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) yang dinilai memberatkan industri kecil-menengah serta mendorong persaingan tidak sehat
3 – Pemanfaatan DBH-CHT yang Tepat Sasaran: Menuntut pengalokasian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) agar difokuskan langsung pada subsidi pupuk, modernisasi alat pertanian, dan jaminan perlindungan harga bagi para petani Madura.
4 – Legalisasi dan Pembinaan UMKM Rokok: Mendorong pemerintah memberikan kemudahan legalitas dan pembinaan ketimbang pola pemandulan industri tempatan, agar UMKM rokok lokal dapat berkembang secara resmi dan menyerap hasil panen petani setempat.
FKPB menegaskan jika Pemerintah Pusat hanya berfokus pada pemberantasan rokok tanpa cukai tanpa memikirkan kelangsungan hidup petani tembakau, maka ketimpangan ekonomi di Madura akan semakin meruncing.
Mereka mengancam akan membawa massa lebih besar untuk menyuarakan aspirasi petani ke tingkat provinsi maupun nasional jika tuntutan tersebut diabaikan.
(Red).
