Warga Perum Adimas Sobo Banyuwangi Tolak Rencana Pembangunan TPS3R

Banyuwangi – Times Merah Putih.com//Warga Perumahan Adimas Sobo Regency, Kelurahan Sobo, Kecamatan/Kabupaten Banyuwangi, menyatakan penolakan terhadap rencana pembangunan TPS3R, yang sebelumnya disebut Stasiun Peralihan Antara (SPA) Sampah di wilayah mereka. Penolakan disampaikan dalam kegiatan sosialisasi yang digelar oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Banyuwangi) bersama PT SYSTEMIQ Lestari Indonesia, pada Selasa (27/01/2026).

TPS3R Sobo direncanakan mengelola sampah dengan kapasitas sekitar 50 ton per hari, yang akan menampung sampah dari wilayah Kecamatan Banyuwangi dan sekitarnya. Namun, rencana tersebut menuai keberatan warga karena dinilai berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan permukiman.

Ketua Paguyuban Perum Adimas Sobo, Guruh Kartiko, menyampaikan bahwa warga pada dasarnya mendukung upaya pengelolaan sampah, namun menolak lokasi pembangunan yang berada dekat dengan kawasan hunian dan lahan rawan banjir.

“Yang membuat kami tidak setuju adalah lokasi, karena di tempat kami itu ladangnya banjir, apalagi sekarang ditambahi sampah,” kata Guruh.

Ia menambahkan, warga juga khawatir terhadap keberlanjutan lingkungan tempat tinggal mereka untuk generasi mendatang, termasuk anak dan cucu.

“Kami ingin lingkungan yang sehat dan aman untuk anak cucu kami ke depan, bukan justru meninggalkan masalah,” imbuhnya.

Kekhawatiran serupa diungkapkan Firman Ramadhani, warga yang rumahnya paling dekat dengan lokasi rencana TPS3R. Ia menilai alih fungsi lahan sawah menjadi fasilitas pengelolaan sampah berpotensi menghilangkan fungsi alami penahan banjir.

“Ketika banjir kami beruntung karena masih ada sawah, airnya mengalir ke sana. Sawah itu seperti danau penampung air,” ujarnya.

Sementara itu, Bani, selaku Ketua RT di Lingkungan Wonosari, Sobo sekaligus Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), mempertanyakan bentuk tanggung jawab apabila keberadaan TPS3R berdampak pada kerusakan lahan atau lingkungan warga.

“Nanti kalau lahan kami berubah atau rusak, pertanggungjawabannya apa?” tanyanya.

Warga juga menyampaikan kekhawatiran terhadap potensi bau sampah, pencemaran lingkungan, risiko banjir, penurunan nilai properti, serta dampak jangka panjang terhadap kualitas hidup masyarakat sekitar.

Sosialisasi tersebut turut dihadiri oleh Kepala DLH Kabupaten Banyuwangi Dwi Handayani, Camat Banyuwangi, Lurah Sobo, serta perwakilan dari PT SYSTEMIQ Lestari Indonesia. Aspirasi penolakan warga kini menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan lanjutan rencana pembangunan TPS3R di wilayah Sobo.

Reporter ( NURSALIM )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

List

Kadin Jatim Golf Tournament 2026: Sinergi Pelaku Ekonomi dan Pembuktian Pegolf Terbaik

SURABAYA, 13 September 2026 – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur kembali menggelar "Kadin Jatim Golf Tournament 2026" di ...

4 SISWA SMPN 1 BANGKALAN LOLOS OMI 2026 TINGKAT PROVINSI, KEPSEK: BUKTI KERJA KERAS DAN DUKUNGAN SEMUA PIHAK

BANGKALAN || timesmerahputih.com- Prestasi membanggakan kembali ditorehkan oleh UPTD SMP Negeri 1 Bangkalan. Sebanyak empat siswa berhasil lolos ke tahap ...

Dua Siswa SMPN 1 Bangkalan Raih Juara 1 dan 2 OMI 2026 Bidang IPS Tingkat Kabupaten, Siap Melaju ke Provinsi

BANGKALAN || timesmerahputih.com - Prestasi membanggakan kembali diraih oleh siswa-siswi UPTD SMPN 1 Bangkalan. Dalam ajang Olimpiade Matematika dan Ilmu ...

SMADA Tekuk SMA 10 Surabaya 51–15 di DBL Arena

SURABAYA — SMA 2 Surabaya mengalahkan SMA 10 Surabaya dengan skor 51–15 pada laga Round 2 Honda DBL with Kopi ...

FKPB UPDATE GELAR DISKUSI PENDIDIKAN, BAHAS MASA DEPAN SEKOLAH DI KABUPATEN BANGKALAN

BANGKALAN || timesmerahputih - Forum Komunikasi Pemuda Bangkalan (FKPB) bersama media dan komunitas Tanah Merah Update akan menggelar diskusi publik ...

FKPB Desak Pemerintah Pusat Turun Langsung Ke Petani Tembakau di Madura, Kalau di Perlukan Buatkan Otonomi Khusus Tembakau di Madura 

BANGKALAN || timesmerahputih.com-Forum Komunikasi Pemuda Bangkalan (FKPB) mendesak Pemerintah Pusat untuk turun tangan dan hadir secara komprehensif dalam menata ekosistem ...
error: Content is protected !!