TIMES MERAH PUTIH// Mandailing Natal – Upaya konfirmasi berulang yang dilakukan media terkait pengelolaan Dana Desa (DD) Hutabangun Jae hingga kini belum membuahkan hasil. Kepala desa setempat tidak memberikan tanggapan resmi meski telah beberapa kali dihubungi.
Redaksi sebelumnya menyampaikan permohonan klarifikasi melalui pesan WhatsApp menyusul sorotan warga terkait dugaan tidak terlihatnya realisasi sejumlah program Dana Desa Tahun Anggaran 2024 hingga 2025. Konfirmasi dilakukan sebagai bagian dari penerapan prinsip keberimbangan informasi.
Sejumlah poin yang dimintai penjelasan meliputi realisasi anggaran bidang pendidikan dan kesehatan, pengadaan perlengkapan sosial masyarakat, kondisi lampu penerangan desa, penyaluran insentif keagamaan, hingga program ketahanan pangan.
Namun hingga berita lanjutan ini diterbitkan, tidak satu pun pertanyaan tersebut dijawab. Pesan konfirmasi tercatat telah diterima, namun tidak direspons, baik secara tertulis maupun lisan oleh pihak Pemerintah Desa Hutabangun Jae.
Sikap bungkam tersebut menambah tanda tanya di tengah masyarakat yang sebelumnya menyampaikan keluhan terkait minimnya wujud fisik serta manfaat sejumlah program Dana Desa di wilayah tersebut.
Menanggapi kondisi ini, Bendahara Satma AMPI, Muhammad Saleh, menilai ketertutupan informasi berpotensi memperbesar kecurigaan publik terhadap tata kelola anggaran desa.
“Dana Desa merupakan uang negara yang wajib dikelola secara transparan dan akuntabel. Jika memang pengelolaannya sudah sesuai aturan, seharusnya tidak ada yang ditutup-tutupi. Klarifikasi penting agar tidak muncul asumsi liar di masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan, ketika kepala desa tidak merespons konfirmasi media, hal tersebut patut menjadi catatan serius dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
Redaksi menegaskan, konfirmasi telah dilakukan berulang kali sebagai bagian dari tanggung jawab jurnalistik. Media ini tetap membuka ruang hak jawab bagi Pemerintah Desa Hutabangun Jae kapan pun diperlukan.
(Magrifatulloh)
