Banyuwangi – Polresta Banyuwangi berhasil mengungkap dua kasus penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM bersubsidi di wilayah Kabupaten Banyuwangi. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan tujuh tersangka beserta ratusan liter BBM jenis solar dan pertalite sebagai barang bukti.
Kapolresta Banyuwangi, Kombes Pol Dr. Rofiq Ripto Himawan, S.I.K., S.H., M.H., menegaskan bahwa penindakan ini merupakan bentuk komitmen kepolisian dalam menjaga distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh oknum tertentu.
“Langkah ini adalah bentuk upaya kepolisian dalam mengawal kebijakan pemerintah terkait distribusi BBM bersubsidi agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan pribadi,” ujarnya, Senin (13/4/2026).
Kasus pertama terjadi di Kecamatan Singojuruh pada 8 April 2026. Dalam kasus ini, tiga tersangka diamankan dengan modus membeli solar menggunakan sepeda motor serta memanfaatkan puluhan barcode MyPertamina. BBM tersebut kemudian dipindahkan ke dalam jerigen dan diangkut menggunakan mobil pick-up untuk diperjualbelikan kembali secara ilegal.
Sementara itu, kasus kedua diungkap di Kecamatan Purwoharjo pada 10 April 2026. Empat tersangka diamankan, termasuk dua oknum operator SPBU yang diduga membantu proses pengisian BBM tidak sesuai prosedur.
Para pelaku diketahui menggunakan kendaraan yang telah dimodifikasi untuk melakukan pembelian BBM secara berulang tanpa pemindaian barcode MyPertamina, guna menghindari sistem pengawasan distribusi BBM subsidi.
Dari dua kasus tersebut, kerugian negara diperkirakan mencapai hampir Rp8 juta. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa kendaraan, jerigen berisi BBM, mesin sedot, serta puluhan barcode MyPertamina.
Kapolresta turut mengimbau masyarakat dan pengelola SPBU agar aktif mengawasi distribusi BBM bersubsidi.
“Jika ditemukan adanya praktik ilegal, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kami akan bertindak tegas secara prosedural dan profesional terhadap setiap pelanggaran hukum yang merugikan kepentingan masyarakat luas,” tegasnya.
Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda maksimal Rp60 miliar.
(Redaksi)
