Bangkalan | Times Merah Putih – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Bangkalan menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Dinas Tenaga Kerja (Disperinaker) Kabupaten Bangkalan, Jalan Halim Perdana Kusuma, Senin, (04/05/26).
Aksi berlangsung panas. Massa bahkan sempat membakar ban bekas sebagai bentuk protes terhadap kinerja Disperinaker yang dinilai tidak maksimal dalam menangani persoalan ketenagakerjaan di daerah.
Koordinator lapangan (Korlap) aksi, Fawas El Madani, menegaskan, bahwa demonstrasi ini bukan sekadar seremonial. Ia menyebut aksi tersebut lahir dari keresahan mahasiswa dan masyarakat terhadap lemahnya kinerja instansi tersebut.
40% pengusaha di Kabupaten Bangkalan Diduga Belum mendaftarkan pekerjanya di BPJS ketenagakerjaan maupun kesehatan, Disnaker Provinsi Diminta Bertindak
“Ini bukan aksi simbolik. Kami melihat Disperinaker Bangkalan lamban, tidak responsif, dan lebih banyak seremonial,” tegas Fawas di tengah aksi.
Massa aksi juga menyoroti peran Balai Latihan Kerja (BLK) yang dinilai belum optimal dalam mencetak tenaga kerja siap pakai. Mereka mempertanyakan efektivitas program pelatihan yang selama ini dijalankan.
Selain itu, massa menyinggung persoalan upah tenaga kerja yang masih di bawah standar Upah Minimum Kabupaten (UMK). Mereka mempertanyakan sejauh mana pengawasan Disperinaker terhadap perusahaan-perusahaan yang diduga melanggar aturan.
Tak Ingin kecolongan Kepala Disnaker Bangkalan Tegaskan Wajib BPJS untuk Semua Perusahaan
“Apakah Disperinaker benar-benar turun ke lapangan melihat kondisi pekerja, atau hanya bekerja di balik meja?” lanjut Fawas.
Tak hanya itu, mahasiswa juga mengkritik data ketenagakerjaan yang disajikan Disperinaker yang dinilai tidak transparan dan sulit dipertanggungjawabkan.
“Jangan hanya menyampaikan teori. Kami butuh jawaban berdasarkan fakta di lapangan,” pintanya.
Sementara itu, Kepala Disperinaker Bangkalan, Jemmi Tri Sukmana, menyatakan pihaknya terbuka terhadap kritik dan masukan dari mahasiswa. Ia mengklaim, bahwa berbagai program pelatihan kerja melalui BLK telah berjalan, termasuk upaya perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI).
“Kami siap menampung aspirasi. Program pelatihan kerja terus kami lakukan,” kata Jemmi usai menemui massa aksi.
Namun, ia mengakui adanya keterbatasan dalam pelaksanaan program akibat kebijakan efisiensi anggaran.
“Aksi kami memang terbatas karena terbentur penghematan anggaran,” pungkasnya.
(Azis).
