SURABAYA l Humas – Media Indonesia Times | Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa resmi mengukuhkan Shodiqin, S.H., M.M sebagai Kepala Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Provinsi Jawa Timur di Gedung Negara Gedung Negara Grahadi, Jumat (29/5/2026).
Pengukuhan tersebut turut dihadiri perwakilan pemerintah pusat dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN serta Biro SDM. Momentum ini menjadi penguatan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mendukung program pembangunan keluarga, pengendalian penduduk, hingga percepatan penurunan stunting di Jawa Timur.
Usai dikukuhkan, Shodiqin mengaku bersyukur atas amanah yang diberikan dan siap menjalankan berbagai program strategis bersama seluruh jajaran BKKBN Jatim.
“Alhamdulillah, hari ini kami dikukuhkan oleh Ibu Gubernur Jawa Timur sebagai Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Timur. Tadi juga hadir dari pemerintah pusat dan Biro SDM,” ujar Shodiqin kepada awak media usai prosesi pengukuhan.
Dalam arahannya, Khofifah menegaskan bahwa program keluarga berencana (KB) tidak lagi dipahami sebagai pembatas jumlah anak, melainkan pengaturan jarak kelahiran demi menjaga kualitas kesehatan ibu dan anak.
Menurut Shodiqin, arahan tersebut sangat penting karena pengaturan jarak kelahiran berkaitan erat dengan upaya menekan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) yang di sejumlah daerah masih cukup tinggi.
“KB itu bukan membatasi jumlah anak, tetapi mengatur jarak kelahiran. Dengan pengaturan jarak kelahiran yang baik, maka risiko AKI dan AKB bisa ditekan,” katanya.
Ia menambahkan, BKKBN kini memiliki tugas yang jauh lebih luas, tidak hanya menangani program keluarga berencana, tetapi juga persoalan kependudukan, pembangunan keluarga, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Karena itu, pihaknya akan memperkuat kolaborasi lintas sektor dengan berbagai instansi pemerintah maupun lembaga sosial kemasyarakatan di Jawa Timur.
“BKKBN harus menggandeng semua mitra terkait karena bukan hanya mengurusi masalah KB, tetapi juga masalah kependudukan dan pembangunan keluarga,” tegasnya.
Sebagai langkah awal setelah pengukuhan, Shodiqin bersama jajaran Kemendukbangga/BKKBN Jatim akan melakukan roadshow dan koordinasi dengan dinas-dinas terkait, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“Kami akan melakukan roadshow kepada dinas-dinas terkait, baik vertikal maupun pemerintah provinsi serta kabupaten/kota agar program-program yang sudah berjalan bisa semakin diperkuat,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Shodiqin juga memaparkan capaian indikator kependudukan Jawa Timur yang dinilai cukup baik di tingkat nasional. Salah satunya adalah Total Fertility Rate (TFR) atau rata-rata jumlah kelahiran perempuan yang kini berada di angka 1,9.
Angka tersebut bahkan berada di bawah target nasional sebesar 2,1. Meski demikian, pihaknya tetap berupaya menjaga stabilitas angka tersebut agar tidak mengalami kenaikan maupun penurunan signifikan.
“Jawa Timur itu sudah bagus, TFR-nya 1,9. Nasional harapannya 2,1. Tugas kami mempertahankan kondisi ini agar tetap stabil,” jelasnya.
Selain TFR, capaian penurunan stunting di Jawa Timur juga mendapat perhatian serius. Berdasarkan data terbaru, prevalensi stunting di Jatim berada di angka 14,7 persen dan menjadi terendah kedua secara nasional setelah Bali.
Menurut Shodiqin, capaian tersebut harus terus dijaga melalui penguatan kolaborasi lintas sektor dan edukasi berkelanjutan kepada masyarakat.
“Ini menjadi PR kami agar stunting di Jawa Timur tetap rendah dan bisa terus diturunkan. Jangan sampai angkanya naik lagi,” katanya.
Ia juga menyoroti persoalan tingginya angka pernikahan dini di sejumlah wilayah Jawa Timur yang hingga kini masih menjadi tantangan serius.
Berdasarkan hasil Pemutakhiran Pendataan Keluarga, angka pendewasaan usia perkawinan dan usia kawin pertama di beberapa daerah masih cukup tinggi. Faktor budaya dan tradisi masyarakat disebut menjadi salah satu penyebab utama.
“Di daerah tertentu memang masih ada kultur budaya yang memengaruhi tingginya pernikahan dini. Ini menjadi pekerjaan rumah bersama,” ujarnya.
Untuk menekan angka pernikahan dini, BKKBN Jatim akan memperkuat sinergi dengan Dinas Pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh agama hingga pondok pesantren guna memberikan edukasi terkait pentingnya pendewasaan usia perkawinan.
Shodiqin optimistis Jawa Timur mampu menjadi salah satu provinsi penyangga utama program pembangunan nasional di bidang kependudukan dan pembangunan keluarga. Karena itu, ia berharap dukungan penuh dari seluruh kepala daerah di Jawa Timur.
“Kami berharap dukungan dan komitmen dari seluruh pimpinan daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, agar target-target nasional di bidang kependudukan dan pembangunan keluarga dapat tercapai di Jawa Timur,” pungkasnya.(Bagas)
