Lombok – Seruan keras Presiden Prabowo Subianto tentang efisiensi anggaran Tahun Anggaran 2026 tampaknya hanya menjadi slogan kosong bagi sebagian aparatur negara. Di tengah tekanan penghematan belanja negara, puluhan kepala sekolah dan pengurus Madrasah Aliyah Negeri (MAN) se-Kabupaten Blitar justru terpantau melakukan perjalanan dinas ke Lombok, Nusa Tenggara Barat, wilayah yang identik dengan pariwisata kelas nasional.
Rombongan MAN se-Kabupaten Blitar tercatat mendarat di Bandara Internasional Praya, Lombok, pada Jumat pagi (23/1/2026). Mereka berdalih mengikuti kegiatan bertajuk “Rapat Koordinasi Bedah DIPA Tahun Anggaran 2026” di Mataram. Namun, alasan tersebut dinilai publik sebagai alibi administratif yang sarat kejanggalan dan berpotensi menjadi kedok pemborosan anggaran negara.
Fakta yang sulit dibantah, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) bukanlah dokumen mentah. Untuk Tahun Anggaran 2026, DIPA telah disahkan secara resmi melalui pembahasan legislatif dan eksekutif pada Oktober 2025. Seluruh pos belanja telah dikunci secara detail mulai dari jenis kegiatan hingga batas penggunaannya. Dengan konstruksi anggaran seketat itu, dalih perlunya “bedah DIPA” hingga ke luar pulau dinilai tidak masuk akal dan sarat rekayasa.
Lebih ironis lagi, kegiatan ini dilakukan tepat saat Kementerian Dalam Negeri dan Presiden RI secara tegas menginstruksikan seluruh kementerian, lembaga, dan satuan kerja untuk memangkas perjalanan dinas, rapat di luar daerah, serta kegiatan seremonial yang tidak berdampak langsung bagi pelayanan publik. Instruksi ini dimaksudkan untuk menyelamatkan keuangan negara dan memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar kembali ke rakyat.
Alih-alih patuh, jajaran MAN se-Kabupaten Blitar justru memilih Lombok sebagai lokasi rapat sebuah keputusan yang langsung memicu kecurigaan publik.
Pertanyaan pun mencuat: mengapa rapat teknis dan administratif harus dilakukan di destinasi wisata? Mengapa tidak di Blitar, Jawa Timur, atau minimal di kantor wilayah sendiri?
Kritik paling keras datang dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Jawa Timur. Ketua MAKI Jatim, Heru Satriyo, S.Ip., menyebut kegiatan ini sebagai bentuk pembangkangan moral terhadap kebijakan negara.
“Ini bukan lagi soal kelalaian. Ini sudah terlihat seperti menantang langsung instruksi Presiden dan Mendagri. Di saat negara meminta hemat, mereka justru piknik berjamaah berkedok rapat,” tegas Heru dengan nada keras.
Heru secara terbuka menduga bahwa rapat koordinasi bedah DIPA hanyalah topeng formalitas, sementara substansi kegiatan tersebut patut dicurigai sebagai perjalanan wisata yang dibiayai uang negara.
“DIPA itu sudah final, rinci, dan jelas. Tidak ada urgensi dibedah lagi. Jadi pertanyaannya sederhana: kenapa harus ke Lombok? Jangan bodohi publik. Masyarakat hari ini tahu persis mana rapat kerja, mana pemborosan,” kecamnya.
Atas dugaan serius tersebut, MAKI Jawa Timur menyatakan perang terbuka terhadap praktik yang dinilai mencederai akal sehat publik. Secara resmi, MAKI Jatim akan melaporkan kasus ini ke Menteri Agama RI, Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, serta Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur.
Tak berhenti di ranah administratif, divisi hukum MAKI Jatim juga tengah mematangkan kajian untuk melaporkan Kakanwil Kemenag Kabupaten Blitar dan seluruh Kepala MAN se-Kabupaten Blitar ke aparat penegak hukum. Laporan tersebut akan menyoroti dugaan kesengajaan melanggar prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan keuangan negara.
“Kami tidak akan kompromi. Jika terbukti ada kesengajaan menghamburkan uang rakyat, semua yang terlibat harus bertanggung jawab. Negara ini tidak boleh kalah oleh akal-akalan pejabat,” tegas Heru.
Hingga berita ini dipublikasikan, Kanwil Kemenag Kabupaten Blitar dan jajaran MAN se-Kabupaten Blitar memilih bungkam. Tidak ada klarifikasi, tidak ada penjelasan, seolah kritik publik dan peringatan lembaga antikorupsi dianggap angin lalu.
Kini publik menunggu: apakah instruksi efisiensi Presiden hanya berlaku bagi rakyat kecil, sementara birokrasi bebas mengakali anggaran? Kasus MAN Blitar di Lombok menjadi ujian telanjang atas komitmen pemerintah dalam menegakkan disiplin anggaran tanpa tebang pilih dan tanpa kompromi. ( Bagas)
