Aktivis Raden Teguh Firmansyah, mengkritisi arah kebijakan pemerintah yang dinilainya belum menempatkan sektor pendidikan sebagai prioritas utama.
BANYUWANGI – Aktivis yang dikenal dengan gagasan filsafat logika berpikir, Raden Teguh Firmansyah, mengkritisi arah kebijakan pemerintah yang dinilainya belum menempatkan sektor pendidikan sebagai prioritas utama. Menurutnya, di tengah gencarnya promosi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), masih banyak orang tua yang harus menanggung berbagai biaya pendidikan anak.
Raden Teguh menilai, sejumlah pengeluaran seperti pembelian Lembar Kerja Siswa (LKS), uang gedung, SPP di sekolah yang masih memungut biaya, seragam, maupun kebutuhan pendidikan lainnya masih menjadi beban bagi sebagian masyarakat.
“Di mana letak logikanya? Negara mengklaim hadir untuk rakyat, tetapi hak paling mendasar, yaitu pendidikan, masih diperdagangkan melalui berbagai biaya. Ini bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan cerminan kegagalan menentukan skala prioritas,” ujarnya.
Menurut Raden Teguh, kebijakan publik seharusnya disusun berdasarkan kebutuhan yang paling mendasar dan memberikan dampak jangka panjang. Ia berpandangan bahwa pendidikan merupakan investasi peradaban yang akan menentukan kualitas sumber daya manusia di masa depan.
“Rakyat masih bisa berusaha memberi makan anaknya. Namun tidak semua rakyat mampu membeli LKS, membayar uang gedung, SPP, seragam, dan kebutuhan sekolah lainnya. Kalau negara benar-benar ingin memutus rantai kemiskinan, maka gratiskan seluruh kebutuhan pendidikan, bukan sekadar membuat program yang mudah dipromosikan,” katanya.
Ia juga menilai bahwa selama masih ada anak yang mengalami hambatan mengakses pendidikan karena persoalan biaya, maka cita-cita pemerataan pendidikan belum sepenuhnya terwujud.
“Bangsa ini tidak akan menjadi besar hanya karena mampu membagikan makanan. Bangsa ini akan menjadi besar ketika setiap anak dapat belajar tanpa dihantui tagihan biaya sekolah,” tegasnya.
Raden Teguh mendesak pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan di bidang pendidikan untuk mengevaluasi berbagai bentuk pungutan di sekolah dan memastikan setiap anak memperoleh akses pendidikan yang berkualitas tanpa terhalang kondisi ekonomi.
“Berhentilah membangun citra melalui kebijakan yang mengundang tepuk tangan sesaat, tetapi mengabaikan persoalan yang setiap hari dirasakan rakyat. Negara harus kembali menggunakan akal sehat dalam menyusun prioritas. Pendidikan gratis yang berkualitas adalah fondasi kemajuan bangsa, bukan sekadar janji dalam pidato,” ujarnya.
Ia menegaskan, kritik tersebut merupakan pandangan pribadinya sebagai bentuk kepedulian terhadap masa depan pendidikan nasional serta harapan agar setiap kebijakan publik disusun berdasarkan logika, keadilan, dan kepentingan masyarakat secara luas.
(Tim)
