BANGKALAN || timesmerahputih.com – Kedisiplinan Kepala UPTD SMP Negeri 2 Kokop, R. Suherlina Kusumawati, S.Pd., M.Pd., menjadi sorotan Aruf Kenzo. Alumni SMP Negeri 2 Kokop tersebut mempertanyakan profesionalitas dan kedisiplinan kepala sekolah setelah dirinya datang ke sekolah untuk menyampaikan pemahaman terkait pendidikan, namun yang bersangkutan disebut tidak berada di tempat.
Aruf Kenzo menilai, kepala sekolah memiliki tanggung jawab besar bukan hanya dalam mengelola administrasi, tetapi juga memastikan keberlangsungan pelayanan pendidikan dan memberikan keteladanan kepada guru maupun peserta didik. Menurutnya, kehadiran kepala sekolah menjadi tolok ukur utama disiplin di satuan pendidikan.
“Saya datang sebagai alumni untuk memberikan pemahaman terkait sekolah, tetapi beliaunya tidak masuk,” ujar Aruf.
Menurut Aruf, kepala sekolah adalah figur pimpinan sehingga kedisiplinan dan kehadiran harus jadi bagian dari profesionalitas. Ia juga menyoroti R. Suherlina Kusumawati yang definitif sebagai Kepala SMPN 2 Kokop namun juga merangkap Plt Kepala SMPN 2 Sepulu.
“Kalau seorang kepala sekolah pegang dua lembaga, sementara satu saja belum maksimal, bagaimana mau maju?” tegas Aruf.
Ia mempertanyakan efektivitas penugasan rangkap tersebut, terutama apabila pada saat yang bersamaan muncul persoalan mengenai kehadiran dan pelayanan di sekolah. Menurutnya, konsentrasi kepemimpinan akan terpecah jika harus mengelola dua sekolah sekaligus.
“Saya sebagai alumni SMP Negeri 2 Kokop sangat menyayangkan kalau ada kelalaian dalam menjalankan tugas. Kepala sekolah seharusnya menjadi contoh kedisiplinan bagi guru dan siswa,” lanjutnya.
Aruf menegaskan kritiknya bukan persoalan pribadi, melainkan kepedulian terhadap almamater agar SMPN 2 Kokop lebih maju dan profesional. Ia juga menyinggung program Revit yang harus diimbangi pengelolaan yang baik agar manfaatnya optimal.
“Percuma mendapatkan Revit kalau tidak bisa dimaksimalkan sekolahnya. Yang dibutuhkan bukan hanya pembangunan fisik, tetapi juga pengelolaan, kedisiplinan dan pelayanan yang profesional,” ujar Aruf.
Menanggapi itu, Kabid SMP Disdik Bangkalan, Dr. Muhaimin, http://M.Pd., membenarkan R. Suherlina Kusumawati definitif sebagai Kepala SMPN 2 Kokop dan tiga bulan terakhir mendapat tugas tambahan sebagai Plt Kepala SMPN 2 Sepulu. Terkait dugaan ketidakhadiran, ia mengaku belum bisa menyimpulkan pelanggaran dan akan melakukan pengecekan terlebih dahulu.
“Saya konfirmasi ke KS-nya. Mungkin saat tidak di SMP 2 Kokop yang bersangkutan berada di SMPN 2 Sepulu, atau memang benar-benar bolos,” jelas Muhaimin.
Ia juga menyampaikan bahwa saat ini terdapat e-presensi yang merekam kehadiran pegawai secara elektronik. Data tersebut dapat digunakan untuk memastikan kehadiran secara objektif dan otentik tanpa harus berdasarkan asumsi.
“Saat ini ada e-presensi yang merekam secara otentik kehadiran pegawai,” ujarnya.
Terkait rangkap jabatan sebagai Plt Kepala SMP Negeri 2 Sepulu, Muhaimin menjelaskan bahwa penugasan tersebut hanya bersifat sementara dan tidak akan berlangsung lama. Dalam waktu dekat jabatan tersebut akan segera diisi pejabat definitif.
“Baru tiga bulan menjabat Plt di SMPN 2 Sepulu. Sebentar lagi akan terisi jabatan SMPN 2 Sepulu. Ke depan tidak akan ada Plt lagi,” kata Muhaimin.
Muhaimin juga menanggapi laporan terkait pelaksanaan Revit di SMP Negeri 2 Kokop. Menurutnya, kegiatan tersebut bersifat swakelola dan kewenangan pengelolaannya berada sepenuhnya pada kepala sekolah sebagai penanggung jawab kegiatan.
“Revit ini tentunya swakelola dan otoritas sepenuhnya ada di tangan KS. Revit-nya ini pas sebelum saya masuk ke bidang SMP. Kami akan tetap atensi,” jelasnya.
Atas laporan Aruf tersebut, Muhaimin menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan pengecekan lebih lanjut sebagai bentuk atensi dan pembinaan. Ia berterima kasih atas laporan yang disampaikan masyarakat.
“Untuk yang ini terima kasih laporannya. Kami coba cross check nanti,” tegas Muhaimin.
Persoalan tersebut kemudian disampaikan Aruf kepada Bupati Bangkalan, Lukman Hakim. Setelah menerima informasi, Bupati merespons singkat akan segera membenahi penugasan kepala sekolah yang masih berstatus Plt.
“Ok, nanti kita definitifkan semua,” ujar Bupati Lukman Hakim.
Pernyataan itu muncul saat Aruf menyampaikan persoalan rangkap tugas kepala sekolah di dua sekolah yang dinilai kurang efektif. Aruf berharap persoalan tidak berhenti pada komunikasi saja. Jika terbukti tidak hadir tanpa alasan sah, harus ada pembinaan sesuai aturan disiplin ASN tanpa pandang bulu.
“Kalau memang sedang menjalankan tugas di tempat lain, silakan dijelaskan. Tetapi kalau terbukti tidak masuk tanpa alasan yang sah, jangan dibiarkan. Aturan harus berlaku untuk semua, termasuk kepala sekolah,” tegas Aruf.
Ia menambahkan, jabatan kepala sekolah bukan sekadar posisi struktural, tetapi merupakan amanah yang berkaitan langsung dengan pelayanan pendidikan. Guru dan siswa membutuhkan pemimpin yang hadir dan memberi teladan.
“Kepala sekolah bukan hanya soal jabatan. Ada tanggung jawab besar di belakangnya. Guru dan siswa membutuhkan pemimpin yang hadir, disiplin dan memberikan teladan,” pungkas Aruf.
(Red).
