JAKARTA || timesmerahputih.com— Bupati Bangkalan, Lukman Hakim, mengikuti hari pertama Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Angkatan IV Tahun 2026 yang digelar Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) di Gedung Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (4/9/2026).
Kegiatan ini diikuti oleh para kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia. Tujuannya untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik yang lebih berkualitas.
Hari pertama KPPD dibuka dengan sesi pembekalan materi dasar pemerintahan. Para peserta mendapatkan materi langsung dari narasumber strategis Kemendagri.
Pada sesi pembekalan, materi disampaikan oleh Dr. Drs. Andi Ony Prihartono, M.Si., selaku Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri. Turut mendampingi Dra. Imelda, M.AP., selaku Pelaksana Harian Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah.
Sejumlah materi krusial disampaikan kepada para kepala daerah. Di antaranya mencakup dasar-dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah, prinsip-prinsip otonomi daerah, serta pembagian hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Selain itu, peserta juga dibekali materi tentang evaluasi kinerja pemerintah daerah, strategi peningkatan kapasitas kelembagaan daerah, serta penegasan tugas, wewenang, dan kewajiban kepala daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
“Intinya bagaimana seorang kepala daerah memahami peta besar penyelenggaraan pemerintahan. Mulai dari regulasi, evaluasi, sampai pada bagaimana menghadirkan inovasi di daerah masing-masing,” ujar salah satu peserta usai sesi.
Melalui pembekalan tersebut, para peserta diajak untuk membangun pemahaman baru terkait pentingnya tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, inovatif, dan adaptif.
Narasumber menekankan bahwa era saat ini menuntut kepala daerah tidak hanya menjadi administrator, tetapi juga menjadi pemimpin yang mampu membaca tantangan zaman. Mulai dari digitalisasi layanan, perubahan iklim, hingga dinamika sosial masyarakat.
Materi juga menggarisbawahi bahwa pelaksanaan otonomi daerah harus berorientasi pada 4 hal utama: peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan daya saing daerah, serta terjalinnya sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Dengan pemahaman tersebut, diharapkan kepala daerah dapat merumuskan kebijakan yang tidak hanya normatif, tetapi juga berdampak langsung dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Keikutsertaan Bupati Lukman Hakim dalam KPPD Angkatan IV ini menjadi bukti komitmen Pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam meningkatkan kualitas kepemimpinan daerah.
Bupati menegaskan bahwa forum seperti KPPD sangat penting sebagai ruang belajar dan berbagi pengalaman antar kepala daerah. Terlebih Bangkalan saat ini tengah fokus pada penguatan infrastruktur, peningkatan SDM, dan percepatan pelayanan publik.
“Melalui kegiatan ini kami ingin memperkuat kapasitas, memperluas wawasan, dan memastikan setiap kebijakan yang diambil di Bangkalan benar-benar efektif, responsif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” ujar Bupati Lukman Hakim di sela kegiatan.
Ia menambahkan, tantangan pembangunan ke depan semakin kompleks. Oleh karena itu kepala daerah harus siap dengan strategi baru, manajemen pemerintahan yang lincah, serta keberanian untuk melakukan inovasi.
“Harapan kami setelah mengikuti KPPD ini, kami bisa menghadirkan kebijakan-kebijakan yang berdampak nyata. Baik untuk kemajuan daerah maupun untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bangkalan,” pungkasnya.
KPPD Angkatan IV Lemhannas RI ini akan berlangsung selama beberapa hari ke depan dengan rangkaian materi, diskusi panel, dan studi strategis kebangsaan. Diharapkan, para kepala daerah yang mengikuti dapat kembali ke daerah dengan membawa semangat baru untuk membangun daerahnya masing-masing.
(Azis)
Sumber: Humas Bangkalan.
