SURABAYA, 9 Juni 2026 — Gemerlap Expo Konstruksi dan Forum Jasa Konstruksi 2026 yang digelar di Ballroom Grand City Surabaya sejatinya dirancang sebagai panggung optimisme bagi masa depan pembangunan infrastruktur Jawa Timur. Pemerintah daerah, asosiasi jasa konstruksi, kalangan akademisi, hingga pelaku usaha berkumpul dalam satu forum yang mengusung semangat modernisasi, digitalisasi, dan penguatan daya saing sektor konstruksi.
Di atas panggung, berbagai narasi mengenai transparansi, efisiensi, dan pemerataan kesempatan usaha kembali digaungkan. Forum ini bahkan diproyeksikan menjadi momentum penting dalam membangun tata kelola pengadaan yang lebih akuntabel dan kompetitif sebagaimana semangat yang terkandung dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
Namun di balik atmosfer seremonial yang penuh optimisme tersebut, muncul kembali pertanyaan mendasar yang selama beberapa tahun terakhir terus bergaung di kalangan pelaku jasa konstruksi: apakah prinsip pemerataan dalam pengadaan proyek pemerintah benar-benar telah berjalan sebagaimana mestinya, atau justru masih menyisakan persoalan struktural yang belum terselesaikan?
Pertanyaan itu kembali diangkat oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur. Organisasi yang selama ini aktif melakukan pengawasan terhadap tata kelola pemerintahan tersebut menilai masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian serius dalam praktik pengadaan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya (PUPR CK) Provinsi Jawa Timur.
Sorotan utama MAKI Jatim tertuju pada dugaan pola keterlibatan rekanan yang dinilai berulang dalam sejumlah proyek konstruksi pemerintah daerah. Fenomena tersebut dinilai bukan lagi sekadar persepsi sesaat, melainkan telah menjadi pembahasan yang berulang di kalangan pelaku usaha jasa konstruksi yang merasa akses terhadap proyek pemerintah belum sepenuhnya terbuka secara merata.
Ketua MAKI Koordinator Wilayah Jawa Timur, Heru, menegaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan expo maupun pembentukan Forum Jasa Konstruksi tidak dapat dijadikan indikator tunggal bahwa tata kelola pengadaan telah berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan.
Menurutnya, ukuran keberhasilan sesungguhnya bukan terletak pada kemegahan acara atau banyaknya agenda yang dilaksanakan, melainkan pada sejauh mana seluruh pelaku usaha memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan bersaing secara sehat dalam memperoleh pekerjaan yang dibiayai oleh anggaran negara.
“Di tengah semangat pemerataan yang terus digaungkan, masih muncul dugaan bahwa rekanan yang terlibat dalam proyek tertentu cenderung itu-itu saja. Ini menjadi pertanyaan serius, apakah prinsip pemerataan benar-benar sudah dijalankan atau masih sebatas formalitas,” ujar Heru.
Pernyataan tersebut menyentuh salah satu aspek paling sensitif dalam tata kelola pengadaan publik, yakni kepercayaan. Sebab dalam sistem pengadaan modern, tidak cukup hanya memastikan seluruh prosedur berjalan secara administratif. Yang jauh lebih penting adalah memastikan bahwa hasil dari proses tersebut mampu menghadirkan rasa keadilan bagi seluruh peserta.
MAKI Jatim juga menyoroti dugaan adanya pola pengelompokan rekanan yang secara administratif tampak berdiri sendiri, namun diduga masih berada dalam lingkaran usaha yang saling terhubung. Jika dugaan tersebut terbukti, kondisi itu berpotensi menimbulkan persepsi adanya dominasi kelompok tertentu dalam distribusi pekerjaan konstruksi pemerintah daerah.
Meski demikian, MAKI menegaskan bahwa temuan-temuan tersebut masih memerlukan pendalaman lebih lanjut melalui kajian dan pengumpulan data yang komprehensif.
Selain persoalan rekanan berulang, MAKI Jatim mengaku menerima berbagai laporan dari pelaku usaha jasa konstruksi yang mengeluhkan belum meratanya akses terhadap proyek-proyek pemerintah. Keluhan tersebut tidak hanya berkaitan dengan hasil akhir pengadaan, tetapi juga menyangkut ruang kompetisi yang dinilai belum sepenuhnya terbuka pada setiap tahapan proses, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan proyek.
“Banyak pelaku usaha menyampaikan bahwa distribusi proyek masih belum mencerminkan asas pemerataan. Ini sudah menjadi persoalan yang berulang dan terus menjadi pembahasan di kalangan pelaku jasa konstruksi,” tambah Heru.
Kritik tersebut menjadi semakin relevan ketika pemerintah terus mendorong penggunaan sistem pengadaan digital melalui e-katalog dan mekanisme mini kompetisi. Secara konseptual, digitalisasi pengadaan dirancang untuk memperluas akses pasar dan meminimalkan ruang terjadinya praktik-praktik yang dapat menghambat persaingan sehat.
Namun menurut MAKI Jatim, implementasi sistem tersebut masih menyisakan sejumlah area yang memerlukan penyempurnaan. Salah satunya adalah belum adanya standar teknis yang benar-benar seragam dan mengikat dalam pelaksanaan mini kompetisi pada sektor jasa konstruksi.
Akibatnya, muncul ruang interpretasi yang berbeda-beda dalam pelaksanaan di lapangan, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan ketidaksetaraan kesempatan bagi pelaku usaha.
Sebagai bentuk pengawasan masyarakat sipil, MAKI Jatim saat ini tengah melakukan pengumpulan bahan keterangan dan kajian terhadap pola pengadaan di lingkungan Dinas PUPR CK Jawa Timur dalam rentang tahun anggaran 2023 hingga 2025.
Langkah tersebut disebut sebagai upaya untuk menguji apakah prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pemerataan yang selama ini menjadi fondasi kebijakan pengadaan pemerintah benar-benar telah diterapkan secara konsisten dalam praktik.
Lebih jauh, MAKI Jatim juga mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola pengadaan, termasuk aspek kepemimpinan dan sistem pengawasan internal di lingkungan Dinas PUPR CK Jawa Timur. Evaluasi tersebut dinilai penting untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan yang dijalankan mampu menciptakan iklim usaha yang sehat, kompetitif, dan bebas dari persepsi dominasi kelompok tertentu.
Hingga laporan ini disusun, pihak Dinas PUPR Cipta Karya dan Bina Marga Provinsi Jawa Timur belum memberikan tanggapan resmi atas berbagai sorotan yang disampaikan MAKI Jatim.
Situasi tersebut membuat Expo Konstruksi dan Forum Jasa Konstruksi 2026 menghadirkan dua wajah yang kontras. Di satu sisi, forum ini menjadi simbol kemajuan, transformasi digital, dan penguatan industri konstruksi daerah. Namun di sisi lain, forum ini juga membuka kembali ruang diskusi mengenai persoalan mendasar yang selama ini belum sepenuhnya terjawab: apakah proyek-proyek yang dibiayai uang rakyat telah didistribusikan secara adil dan terbuka bagi seluruh pelaku usaha yang memiliki kemampuan untuk bersaing.
Pada akhirnya, publik tidak hanya menunggu seremoni, komitmen, atau slogan tentang reformasi pengadaan. Yang ditunggu adalah bukti nyata bahwa prinsip pemerataan benar-benar hidup dalam praktik, bukan sekadar menjadi narasi yang terus diulang dalam setiap forum pembangunan.
Karena integritas pengadaan tidak diukur dari megahnya panggung yang dibangun, melainkan dari seberapa besar kepercayaan publik yang mampu dijaga. (Bagas)
