Surabaya, 16 April 2026 – Malam penghargaan yang digelar oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur menjadi momentum penting bagi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur (DLH Jatim) dalam meneguhkan komitmennya sebagai institusi publik yang profesional, transparan, dan akuntabel.
Dalam kesempatan tersebut, DLH Jatim kembali menorehkan prestasi kinerja positif dalam mengemban amanah pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD I) Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Penghargaan ini tidak hanya menjadi simbol capaian administratif, namun juga pengakuan atas konsistensi tata kelola lingkungan yang berbasis integritas dan profesionalisme.
Sebagaimana diketahui, DLH Jatim mengemban tugas strategis dalam dua sektor utama, yakni pengendalian tata lingkungan beserta pencemaran serta konservasi lingkungan hidup, dan pengelolaan sampah serta pertamanan. Dalam menjalankan tugas tersebut, DLH Jatim mengedepankan fungsi-fungsi utama yang meliputi perumusan kebijakan teknis, pengendalian pencemaran melalui pemantauan kualitas air, udara, dan tanah, hingga pengelolaan sistem persampahan yang terintegrasi.
Selain itu, aspek penegakan hukum lingkungan juga menjadi perhatian serius, dengan pengawasan ketat terhadap pelaku usaha agar mematuhi perizinan dan regulasi yang berlaku. Upaya konservasi keanekaragaman hayati pun terus diperkuat sebagai bagian dari komitmen menjaga keberlanjutan lingkungan hidup di Jawa Timur.
Seluruh pelaksanaan tugas tersebut berjalan dalam koridor akuntabilitas dan transparansi, yang menjadi fondasi utama dalam setiap kegiatan DLH Jatim. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan dilakukan secara sistematis guna memastikan setiap program berjalan efektif dan tepat sasaran.
Dalam konteks pengawasan eksternal, MAKI Jawa Timur (Masyarakat Anti Korupsi Indonesia) Jatim hadir sebagai mitra strategis yang aktif memberikan masukan konstruktif. Ketua MAKI Jatim, Heru, menegaskan bahwa pihaknya secara konsisten menjalankan fungsi pengawasan melekat terhadap pengelolaan anggaran APBD I di DLH Jatim.
Menurutnya, proses rekrutmen konsultan pihak ketiga dalam proyek-proyek konstruksi DLH Jatim telah memenuhi standar profesional dan tidak ditemukan indikasi praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Ia juga menambahkan bahwa pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) berjalan sesuai prosedur dan bebas dari intervensi yang tidak semestinya.
“DLH Jatim telah menunjukkan integritas dalam setiap proses, baik dalam perencanaan, pengawasan, maupun pelaksanaan kegiatan. Tidak ada ruang bagi praktik KKN,” tegas Heru.
Sinergi antara DLH Jatim dan MAKI Jatim menjadi contoh kemitraan positif yang saling menguatkan, terutama dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.
Penghargaan dari PWI Jatim ini semakin melengkapi deretan prestasi DLH Jatim, di antaranya sebagai provinsi dengan kabupaten/kota terbersih terbanyak di Indonesia, peraih penghargaan Program Kampung Iklim (Proklim) terbanyak secara nasional, serta jumlah sekolah Adiwiyata terbanyak di Indonesia.
Capaian tersebut menjadi bukti nyata bahwa DLH Jatim tidak hanya bekerja secara administratif, tetapi juga menghadirkan dampak nyata bagi kualitas lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur.
Dengan prestasi ini, DLH Jatim semakin mengukuhkan posisinya sebagai institusi yang profesional, kredibel, dan menjadi role model dalam pengelolaan lingkungan hidup di tingkat nasional. (Wwn)
