BANGKALAN || timesmerahputih.com— Forum Komunikasi Pemuda Bangkalan (FKPB) menyuarakan sikap tegas terkait eksploitasi sumber daya alam di wilayah Pulau Madura. Taufik Nurhidayat Ketua FKPB mendesak Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, serta para kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) minyak dan gas bumi (migas) untuk memastikan hasil kekayaan alam tersebut diprioritaskan bagi kesejahteraan warga Madura.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam konsolidasi pemuda yang digelar di Bangkalan. FKPB menilai keberadaan potensi migas yang melimpah di lepas pantai maupun daratan Madura belum memberikan dampak ekonomi signifikan bagi masyarakat sekitar.
Ketua FKPB Taufik sapaannya menegaskan bahwa selama ini Madura hanya menjadi penonton di tengah masifnya pengerukan kekayaan alam oleh perusahaan-perusahaan skala nasional, hal ini berbanding terbalik dengan kondisi masyarakat di Madura
Madura kaya akan sumber daya kekayaan alam migas, tetapi angka kemiskinan dan ketimpangan pembangunan masih menjadi persoalan utama. Kami FKPB menuntut agar alokasi hasil migas baik melalui Participating Interest (PI) 10%, program Corporate Social Responsibility (CSR), maupun penyerapan tenaga kerja sepenuhnya dikembalikan untuk kemakmuran rakyat Madura,” ujarnya, Senin (14/09/2026).
Ia menyampaikan Transparansi Alokasi PI 10%: Mendesak kejelasan dan keterbukaan pengelolaan hak partisipasi daerah agar benar-benar masuk ke kas daerah untuk pembangunan fasilitas publik.
Prioritas Tenaga Kerja Lokal: Mewajibkan perusahaan pengelola migas di Madura untuk merekrut pemuda dan tenaga kerja lokal dengan porsi yang dominan.
Pemanfaatan Gas Bumi untuk Industri Lokal: Mendesak penyediaan alokasi gas bumi berharga terjangkau untuk kebutuhan industri kecil, UMKM, dan pasokan energi bagi warga lokal
Optimalisasi CSR dan Pembangunan Infrastruktur: Meminta program CSR difokuskan pada sektor pendidikan, kesehatan, dan perbaikan infrastruktur jalan di daerah-daerah terdampak eksplorasi.
FKPB menegaskan tidak akan tinggal diam jika aspirasi ini diabaikan. Pihaknya berencana menggalang kekuatan dengan elemen pemuda, mahasiswa, dan masyarakat se-Madura untuk membawa tuntutan ini ke tingkat pemda hingga kementerian terkait.
“Kami tidak menolak investasi, tetapi investasi yang masuk harus berkeadilan dan berdampak nyata bagi kesejahteraan warga lokal,” pungkasnya.
(Red).
