BANYUWANGI – Upaya memperkuat pelayanan masyarakat terus dilakukan oleh Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU) Kabupaten Banyuwangi. Salah satunya melalui audiensi dan silaturahim dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Banyuwangi yang berlangsung pada Senin (8/6/2026).
Pertemuan yang digelar di Kantor Dispendukcapil Banyuwangi tersebut diterima langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dispendukcapil Banyuwangi, H. Saifudin, S.H., M.M. Audiensi tersebut menjadi momentum awal untuk membangun kerja sama dalam membantu penyelesaian berbagai persoalan administrasi kependudukan yang masih dihadapi masyarakat.
Dalam pertemuan itu, H. Saifudin menyambut baik inisiatif LKKNU Banyuwangi yang berupaya menghadirkan pendampingan bagi masyarakat. Menurutnya, keterlibatan organisasi kemasyarakatan sangat dibutuhkan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam bidang administrasi kependudukan.
Ia menegaskan bahwa Dispendukcapil terbuka terhadap berbagai bentuk kolaborasi yang bertujuan memudahkan masyarakat memperoleh hak-haknya dalam pengurusan dokumen kependudukan.
Ketua LKKNU Banyuwangi, Dalilatus Saadah, menyampaikan bahwa persoalan administrasi kependudukan masih menjadi salah satu keluhan yang cukup sering ditemui saat lembaganya melakukan pendampingan masyarakat. Ketidaksesuaian data pada dokumen identitas, seperti perbedaan nama maupun informasi personal lainnya, kerap menimbulkan hambatan dalam pengurusan berbagai layanan.
Karena itu, LKKNU memandang perlu membangun koordinasi yang lebih erat dengan Dispendukcapil agar masyarakat memperoleh pendampingan yang tepat sekaligus memahami prosedur penyelesaian yang tersedia.
“Banyak warga yang belum memahami langkah-langkah yang harus ditempuh ketika menemukan ketidaksesuaian data pada dokumen kependudukan. Melalui kerja sama ini kami berharap dapat membantu memberikan edukasi sekaligus pendampingan,” ujarnya.
Koordinator Bidang Pemberdayaan dan Ketahanan Keluarga LKKNU Banyuwangi, H. Imam Muklis, S.Ag., M.H.I., menjelaskan bahwa persoalan administrasi kependudukan juga sering muncul dalam proses pelayanan pernikahan. Sebagai Kepala KUA Kecamatan Wongsorejo, ia mengaku masih menjumpai calon pengantin yang mengalami kendala akibat perbedaan data pada dokumen yang dimiliki.
Menurutnya, ketidaksesuaian antara data dalam akta kelahiran, kartu keluarga, kartu tanda penduduk, maupun dokumen pendukung lainnya dapat menghambat proses administrasi yang seharusnya berjalan lancar.
“Permasalahan seperti ini memerlukan perhatian bersama. Selain penyelesaian administrasi, masyarakat juga perlu mendapatkan pemahaman mengenai pentingnya ketertiban data kependudukan agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, pihak Dispendukcapil menyatakan kesiapan untuk mendukung berbagai program pendampingan yang akan dilakukan LKKNU. Berbagai persoalan administrasi kependudukan yang dialami masyarakat, menurutnya, dapat diselesaikan melalui mekanisme dan regulasi yang telah tersedia.
Ke depan, kedua pihak berkomitmen memperkuat koordinasi melalui kegiatan edukasi, sosialisasi, maupun pelayanan jemput bola yang menyasar masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan administrasi kependudukan.
Audiensi tersebut juga dihadiri Wakil Ketua LKKNU Banyuwangi H. Saiful Karim, S.Ag., M.Pd.I., Sekretaris LKKNU Banyuwangi Dr. Nur Anim Jauhariyah, serta sejumlah pengurus lainnya.
Melalui sinergi antara LKKNU dan Dispendukcapil, diharapkan pelayanan administrasi kependudukan di Banyuwangi semakin mudah dijangkau masyarakat. Kolaborasi tersebut sekaligus menjadi langkah nyata dalam menghadirkan kemaslahatan sosial melalui pelayanan publik yang lebih responsif, cepat, dan tepat sasaran.
