Sidoarjo, 2 Mei 2026 – Hari ini yang seharusnya menjadi ruang sunyi bagi refleksi di momentum Hari Pendidikan Nasional, justru berubah menjadi panggung kegelisahan. Seruan yang datang dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Koordinator Wilayah Jawa Timur bukan sekadar kritik biasa ini adalah alarm keras atas krisis yang selama ini dibiarkan berdenyut pelan: korupsi dalam dunia pendidikan.
Di balik slogan-slogan pembangunan manusia dan jargon peningkatan kualitas pendidikan, ada kenyataan yang lebih getir. Sistem yang seharusnya melahirkan kejujuran justru terinfeksi praktik manipulatif. Anggaran pendidikan yang seharusnya menjadi bahan bakar masa depan, tak jarang bocor di tengah jalan, menguap dalam proyek-proyek semu dan kepentingan sempit. Di titik ini, pendidikan tak lagi menjadi alat pembebasan, melainkan berisiko berubah menjadi instrumen reproduksi ketimpangan.
Ketua MAKI Jawa Timur, Heru Satriyo, menyoroti persoalan ini dengan nada yang tidak lagi kompromistis. Ia seperti mengingatkan bahwa kita sedang berdiri di atas fondasi yang retak. Bagaimana mungkin kita berharap lahir generasi berintegritas jika mereka tumbuh dalam sistem yang sejak awal mengajarkan kompromi terhadap penyimpangan? Ini bukan sekadar soal kebijakan yang keliru, tetapi tentang kegagalan moral kolektif.
Narasi besar tentang pendidikan sering kali berhenti pada akses: berapa banyak sekolah dibangun, berapa persen angka partisipasi meningkat. Namun, MAKI Jatim menggeser fokus itu ke pertanyaan yang lebih mendasar apa makna pendidikan jika integritasnya runtuh? Sekolah tanpa kejujuran hanyalah bangunan kosong; kurikulum tanpa nilai hanyalah dokumen mati.
Lebih ironis lagi, ketika semangat “Merdeka Belajar” digaungkan, realitas di lapangan justru menunjukkan bahwa banyak ruang belajar belum merdeka dari intervensi kepentingan. Kebebasan berpikir dan berkembang menjadi semu jika ekosistemnya dikungkung oleh praktik koruptif. Dalam kondisi seperti ini, “kemerdekaan” berubah menjadi retorika yang kehilangan makna substantif.
Seruan dari Sidoarjo ini seharusnya tidak berhenti sebagai gema lokal. Ia adalah cermin bagi seluruh negeri. Bahwa ancaman terbesar bagi pendidikan bukan hanya keterbatasan sumber daya, melainkan pengkhianatan terhadap nilai-nilai yang seharusnya dijunjung tinggi. Ketika korupsi masuk ke ruang kelas secara langsung maupun struktural yang rusak bukan hanya sistem, tetapi juga kepercayaan generasi muda terhadap keadilan.
Pada akhirnya, ini bukan sekadar soal membersihkan sektor pendidikan dari korupsi, tetapi tentang menyelamatkan masa depan yang sedang dipertaruhkan. Jika kita terus menunda, yang hilang bukan hanya uang negara, melainkan satu generasi yang tumbuh dalam ambiguitas moral. Dan ketika itu terjadi, ancamannya bukan lagi sekadar keterbelakangan melainkan runtuhnya harapan akan Indonesia yang benar-benar beradab dan berkeadilan. (Wwn)
