Surabaya – Pertunjukkan orkestrasi yang tidak berbasis kwalitas pasca rapat pembahasan penyampaian rekomendasi akhir dari Pansus BUMD DPRD Jatim yang disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, kembali menuai kritik keras MAKI Jatim.
MAKI Jatim beranggapan bahwa rekomendasi final Pansus BUMD DPRD Jatim itu merupakan aktualisasi rekomendasi yang bisa diselesaikan hanya dalam rapat 2 hari dengan jajaran semua pengurus BUMD Jatim.
Seperti keterangan yang disampaikan kepada Sekdaprov Jatim pada media, dimana beberapa rekomendasi yang dimaksud adalah :
1. Pendataan aset BUMD yang diselaraskan untuk isu peningkatan PAD BUMD Jatim
2. Proses rekrutmen terutama pada jajaran direksi dan komisaris BUMD Jatim yang dianggap belum selaras dengan proses assesment yang diharapkan.
3. Pentingnya pembentukan Biro khusus menangani BUMD Jatim
4. Revitalisasi aset BUMD
5. Perlu adanya pembentukan Holding khusus untuk BUMD Jatim
6. Pentingnya evaluasi kinerja BUMD Jatim
Penggalan penggalan rekomendasi Pansus BUMD Jatim itu seharusnya sudah bisa diidentifikasi hanya dengan rapat 2 kali dengan jajaran BUMD Jatim saja, dikarenakan sudah banyak media yang merilis beberapa aspek titik lemah dari BUMD Jatim tersebut.
Pada rilis media yang getol mengawasi kinerja BUMD, sudah sangat jelas bahwa banyak media merilis bagaimana proses assesment untuk jajaran direksi dan komisaris tidak lepas dari konflik kepentingan saja, termasuk rilis media bagaimana kemudian PAD dari BUMD Jatim tidak menunjukkan kwalitas PAD BUMD jatim yang layak dan terukur apabila diselaraskan dengan aset yang dimiliki oleh BUMD Jatim tersebut.
Ditengarai juga bahwa salah satu rekomendasi Pansus BUMD DPRD Jatim adalah menyarankan DABN untuk menjadi BUMD Jatim, ditengah fakta kejadian bahwa saat ini DABN sedang ditangani Kejati Jatim dalam dugaan kasus korupsinya.
“Saya tetap menuntut laporan pertanggungjawaban anggaran yang digunakan Pansus BUMD DPRD Jatim yang sudah diduga hanya sebatas jalan jalan saja ketika melakukan studi banding terkait BUMD ke Jakarta, Pemprov Jabar Pemprov Jateng dan Pemprov DIY, serta beberapa rapat yang diduga sengaja dilakukan pada beberapa hotel mewah, karena tim Litbang MAKI Jatim sudah mengetahui rekam jejak mereka pada pergerakan Pansus BUMD DPRD Jatim ketika studi banding di Yogyakarta dan rapat pada salah satu hotel mewah, INI YAHG TETAP AKAN KAMI TUNTUT,” tegas Heru MAKI.
Heru MAKI kembali menegaskan bahwa penyampaian hasil Pansus BUMD DPRD Jatim sesuai identifikasi masalah diatas itu sudah menjadi perbincangan umum dan hasil rekomendasi Pansus BUMD Jatim bisa selesai hanya dalam waktu 2 hari saja.
Hasil rekomendasi Pansus BUMD DPRD Jatim tersebut diatas semakin menguatkan narasi adanya dugaan korupsi pada tata kelola anggaran APBD 1 Pemprov Jatim yang dikelola Sekwan DPRD Jatim yang telah disiapkan untuk mendukung kinerja Pansus BUMD DPRD Jatim tersebut.
“Tidak ada pertunjukkan atau show kwalitas rekomendasi dari Pansus BUMD Jatim, rekomendasi tersebut seakan akan hanya mengadopsi berita terkait BUMD pada laman media dan medsos saja, termasuk rekap rekomendasi tersebut saya yakin bisa selesai dalam 2 hari kerja Pansus BMUD dengan memanggil jajaran BUMD Jatim, tidak harus akan disusun mulai bulan November 2025 sampai akhir april 2026 sesuai dengan masa kerja Pansus BUMD DPRD Jatim,” tegas Heru MAKI.
Heru MAKI juga menengaskan bagaimana bahasa tubuh Ketua Pansus BUMD Jatim, Dr Agung ketika pers rilis, berada di belakang mendampingi Sekdaprov Jatim, seakan akan menunjukkan bagaimana Pansus BUMD Jatim dianggap sudah menyelesaikan kinerja Pansus BUND Jatim dengan kwalitas rekomendasi yang sangat memuaskan menurutnya.
Menurut Heru MAKI, orkestrasi Pansus BUMD dalam penyampaian final rekomendasi Pansus BUMD dipastikan akan membuka celah yang mengarah kepada dugaan korupsi Pansus BUMD Jatim, berbasis narasi dugaan bahwa anggaran yang mereka gunakan itu dianggap tidak selaras dengan kwalitas rekomendasi yang selayaknya.
“Itu orkestrasi yang sarat dengan kamuflase akan hasil gambaran kwalitas rekomendasi Pansus BUMD Jatim, dimana sebenarnya kwalitas yang dimaksudkan itu sudah menjadi berita yang sudah lama dirilis pada beberapa media saja, ini khan konyol dan lucu namanya, sementara Pansus BUMD Jatim disuguhi anggaran yang tidak sedikit untuk mendukung kinerja Pansus, inilah gambaran wakil rakyat yang tergabung dalam Pansus BUMD, sepeti tong kosong nyaring bunyinya,” ujar Heru MAKI.
Dalam kesempatan ini, Heru MAKI menantang Pansus BUMD Jatim untuk bertemu sangan MAKi Jatim, dan Heru MAKI siap menunjukkan bahwa yang dikatakan sebagai rekomendasi Pansus BUMD tersebut sudah pernah rilis sebelumnya pada berita berita yang berkaitan dengan pembahasan kinerja BUMD Jatim.
“Ayo kalau berkenan Pansus BUMD DPRD Jatim mengundang MAKI Jatim untuk membahas detil rekomendasi akhir Pansus BUMD dan sudah tayang pada beberapa media online sebelumnya, satu persatu akan saya tunjukkan beritanya,lha terus apakah kemudian narasi KWALITAS bisa ditandemkan mengiringi rekomendasi tersebut pertanyaannya,” tantang Heru MAKI.
Heru MAKI tegas akan memastikan bahwa aksi demo akbar akan secepatnya digelar di depan Kantor DPRD Jatim pasca rilis hasil akhir rekomendasi Pansus BUMD DPRD Jatim yang akhirnya terkuak serta memperkuat dugaan selaras dengan narasi bahwa rekomendasi Pansus BUMD DPRD Jatim tidak selaras dengan anggaran yang telah digunakan oleh Pansus BUMD Jatim.
Dengan nada keras dan tegas, sebagai pamungkas berita, Heru MAKI hanya menekankan narasi “TUNGGU SAJA TANGGAL MAINNYA” berkenaan dengan rencana aksi demo akbar MAKI Jatim dengan dibarengi laporan dugaan korupsi Pansus BUMD DPRD Jatim kepada APh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. (Wwn)
