Sidoarjo — Polemik pemberitaan terkait kunjungan jajaran Madrasah Aliyah Negeri (MAN) se-Kabupaten Blitar ke Pulau Seribu Masjid, Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), akhirnya menemukan titik terang. Melalui forum ngopi persahabatan yang digelar Senin (26/01), Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Jawa Timur, Heru MAKI, dan Kepala Kantor Kementerian Agama (Kakanmenag) Kabupaten Blitar sepakat menyelesaikan persoalan tersebut secara terbuka, jernih, dan bermartabat.
Pertemuan yang berlangsung di Rumah Makan Tempoe Doeloe, Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, itu menjadi ruang dialog sekaligus klarifikasi atas pemberitaan sebelumnya yang dilansir MAKINews.com dan sejumlah media lain. Dalam pemberitaan tersebut, kunjungan MAN se-Kabupaten Blitar ke NTB menuai sorotan dan kritik tajam dari MAKI Jawa Timur, yang mempertanyakan sumber dan penggunaan anggaran kegiatan.
Dalam suasana santai namun sarat substansi, Kakanmenag Kabupaten Blitar secara tegas menjelaskan bahwa dana keberangkatan dalam rangka rapat koordinasi DIPA di Mataram tersebut tidak menggunakan anggaran DIPA. Ia menegaskan, pembiayaan kegiatan sepenuhnya bersumber dari hasil urunan atau tabungan bersama yang dikumpulkan secara rutin setiap bulan oleh jajaran pengurus MAN selama kurang lebih satu tahun.
“Kegiatan tersebut murni dibiayai dari tabungan internal, bukan dari anggaran negara,” tegas Kakanmenag Blitar dalam forum klarifikasi tersebut.
Menanggapi penjelasan itu, Heru MAKI menyampaikan apresiasi atas sikap terbuka dan inisiatif klarifikasi yang dilakukan oleh Kakanmenag Kabupaten Blitar. Secara kelembagaan, MAKI Jawa Timur menyatakan dapat menerima klarifikasi yang disampaikan, sepanjang penjelasan tersebut sesuai dengan fakta dan dapat dipertanggungjawabkan.
Meski demikian, Heru MAKI juga menyampaikan pesan penting sebagai bentuk pengingat kelembagaan. Ia menegaskan agar ke depan seluruh jajaran Kementerian Agama, khususnya di Kabupaten Blitar, lebih berhati-hati dan cermat dalam mengaplikasikan anggaran DIPA. Menurutnya, anggaran negara harus sepenuhnya difokuskan pada program-program prioritas dan berorientasi pada kemanfaatan publik, bukan pada kegiatan yang berpotensi memunculkan persepsi euforia semata.
Pertemuan yang dikemas dalam konsep ngopi persahabatan itu berlangsung sangat gayeng, hangat, dan penuh keakraban. Suasana semakin mencair ketika diketahui bahwa secara geografis, Heru MAKI dan Kakanmenag Kabupaten Blitar ternyata berasal dari wilayah yang berdekatan dan sejatinya merupakan tetangga desa.
Sebagai penutup, kedua belah pihak sepakat menyampaikan komitmen bersama untuk terus menjaga hubungan kemitraan yang positif, konstruktif, dan saling menghormati. Sinergi ini diharapkan dapat menjadi contoh penyelesaian polemik secara dialogis, transparan, dan menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas demi tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. (Bgn)
