SURABAYA – Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Rudy Saladin, M.A. mendampingi Forkopimda Jawa Timur mengamankan aksi unjuk rasa buruh dalam peringatan Mayday 2026 yang berlangsung tertib, aman, dan kondusif di depan Kantor Gubernur Jatim, Jumat (01/05/2026).
Kegiatan berlangsung di Kantor Gubernur Jawa Timur, Jalan Pahlawan Nomor 110 Surabaya, dengan melibatkan sekitar 3.500 peserta dari berbagai serikat pekerja yang tergabung dalam Gerakan Aliansi Serikat Pekerja/Buruh (GASPER) Jawa Timur. Aksi dipimpin Ketua KSPSI Jatim Ahmad Fauzi.
Dalam kegiatan tersebut turut hadir unsur TNI-Polri, di antaranya Kapolda Jatim Irjen Pol Drs. Nanang Avianto, M.Si., Pangkoarmada II Laksda TNI I G. P. Alit Jaya, S.H., M.Si., Kabinda Jatim Brigjen TNI Murbianto Adhi Wibowo, Dankoarmada V Laksda TNI Ali Triswanto, S.E., M.Si., serta Danrem 084/Bhaskara Jaya Brigjen TNI Kohir. Kehadiran para pejabat menunjukkan soliditas pengamanan lintas instansi.
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sejumlah tuntutan nasional dan lokal, di antaranya pengesahan undang-undang ketenagakerjaan, penghapusan sistem outsourcing, penolakan upah murah, serta jaminan kesehatan bagi pekerja melalui BPJS yang tetap berjalan meski terjadi tunggakan iuran oleh perusahaan.
Selain tuntutan nasional, buruh juga menagih komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait kesepakatan Mayday 2025. Massa membawa berbagai atribut seperti spanduk dan poster berisi aspirasi, termasuk isu reformasi pajak, peningkatan akses pendidikan, hingga perlindungan dari pemutusan hubungan kerja sepihak.
Sebanyak 22 perwakilan buruh melakukan audiensi tertutup dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang didampingi Forkopimda. Pertemuan tersebut membahas solusi konkret terhadap tuntutan buruh serta membuka ruang dialog konstruktif antara pemerintah dan pekerja.
Dalam orasinya, perwakilan buruh menekankan pentingnya peningkatan kesejahteraan pekerja dan perlindungan terhadap hak-hak buruh. Mereka juga menyoroti dampak regulasi ketenagakerjaan yang dinilai belum berpihak sepenuhnya kepada pekerja serta mendesak evaluasi kebijakan yang ada.
Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Rudy Saladin, M.A. menegaskan, “TNI hadir untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman, tertib, dan kondusif tanpa mengurangi hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi secara demokratis.”
Ia juga menambahkan, “Sinergi antara aparat keamanan, pemerintah, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas wilayah Jawa Timur.”
Gubernur Jawa Timur Dr. Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, M.Si. juga menegaskan komitmen pemerintah untuk menindaklanjuti aspirasi buruh melalui koordinasi dengan pemerintah pusat. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman dan tertib, serta diharapkan menjadi momentum penguatan sinergi antara pemerintah dan pekerja dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. (Bagas)
