BANYUWANGI – Polemik pungutan di sekolah negeri kembali mencuat. Kali ini, kebijakan pembiayaan kegiatan perpisahan di SDN 1 Bajulmati, Kecamatan Wongsorejo, disorot karena dinilai memberatkan wali murid dan berpotensi melanggar ketentuan pemerintah terkait larangan pungutan di satuan pendidikan dasar.
Sejumlah wali murid mengeluhkan adanya biaya yang harus dikeluarkan menjelang kelulusan. Berdasarkan penelusuran, komponen biaya meliputi kaos guru Rp30 ribu, sewa busana pria Rp75 ribu, sewa busana wanita Rp95 ribu, kenang-kenangan Rp200 ribu, serta konsumsi Rp100 ribu. Total beban mencapai ratusan ribu rupiah per siswa.
Yang menjadi sorotan, biaya tersebut dinilai tidak berkaitan langsung dengan kegiatan belajar mengajar, serta cenderung bersifat wajib.
“Tidak ada pilihan. Mau tidak mau harus ikut. Padahal ini bukan kebutuhan pendidikan,” ujar salah satu wali murid yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Kondisi ini memicu pertanyaan serius terkait kepatuhan sekolah terhadap regulasi. Dalam ketentuan Kementerian Pendidikan, sekolah negeri pada jenjang pendidikan dasar tidak diperkenankan melakukan pungutan kepada peserta didik. Komite sekolah hanya diperbolehkan melakukan penggalangan dana dalam bentuk sumbangan yang bersifat sukarela, tidak mengikat, dan tidak ditentukan nominalnya.
Namun, dalam praktik di lapangan, sejumlah wali murid mengaku tidak memiliki ruang untuk menolak. Sosialisasi yang dilakukan melalui grup WhatsApp dan rapat pada 30 April 2026 dinilai lebih bersifat penyampaian keputusan, bukan forum musyawarah yang setara.
Waktu pelaksanaan kegiatan pada 17 Juni 2026 juga menuai kritik karena berdekatan dengan masa pendaftaran SMP, sehingga mempersempit ruang finansial orang tua.
Upaya konfirmasi kepada Kepala SDN 1 Bajulmati, Sumarwin, hingga kini belum mendapat respons. Minimnya keterbukaan ini semakin memperkuat dugaan lemahnya transparansi dalam pengambilan kebijakan.
Di sisi lain, Ketua Komite Sekolah mulai melunak. Saat dikonfirmasi, ia menyebutkan akan digelar rapat ulang dalam waktu dekat.
“Besok pagi akan dilaksanakan rapat lagi, dan kemungkinan kegiatan itu akan dibatalkan,” ujarnya Senin (4/5).
Jika benar kebijakan tersebut dibatalkan, hal itu menjadi indikasi kuat adanya tekanan publik sekaligus pengakuan tidak langsung bahwa skema pembiayaan yang dirancang sebelumnya bermasalah.
(Tim)
