Mandailing Natal –Bendahara SATMA AMPI Mandailing Natal, Muhammad Saleh, mengecam keras dugaan keterlibatan oknum aparat dalam praktik tambang emas ilegal (PETI) yang semakin brutal dan tak terkendali di wilayah Mandailing Natal.
Berdasarkan informasi dan laporan yang berkembang di masyarakat, praktik PETI dengan menggunakan alat berat telah menghancurkan ekosistem sungai serta merusak kawasan hutan secara masif, khususnya di wilayah Lingga Bayu, Siabu, Batang Natal, hingga Kotanopan.
Lebih memprihatinkan, muncul dugaan kuat bahwa aktivitas ilegal ini tidak berdiri sendiri, melainkan mendapat “perlindungan” dari oknum aparat, baik dari institusi TNI maupun Polri. Dugaan adanya pembagian wilayah beking tambang semakin mempertegas bahwa praktik ini telah terorganisir dan sistematis.
“Kami menilai ini bukan lagi sekadar pelanggaran hukum biasa, tetapi sudah masuk kategori kejahatan lingkungan yang diduga dilindungi oleh kekuatan oknum aparat. Ini penghinaan terhadap negara dan pengkhianatan terhadap rakyat,” tegas Muhammad Saleh.
SATMA AMPI Madina juga menyoroti bahwa penindakan yang selama ini dilakukan terkesan setengah hati. Oknum yang diduga terlibat hanya dipindahkan tanpa proses hukum yang transparan, sehingga tidak menimbulkan efek jera.
“Kami tidak butuh sekadar mutasi. Kami butuh penegakan hukum yang tegas dan terbuka. Siapapun yang terlibat harus diproses, tanpa pandang bulu,” lanjutnya.
Atas dasar itu, SATMA AMPI Mandailing Natal menyampaikan tuntutan tegas:
1.Mendesak Mabes Polri untuk turun langsung mengusut dugaan keterlibatan oknum kepolisian dalam praktik PETI di Madina.
2.Meminta Denpom dan Pangdam I/Bukit Barisan melakukan investigasi menyeluruh terhadap dugaan keterlibatan oknum TNI.
3.Menuntut penutupan total aktivitas tambang ilegal menggunakan alat berat di seluruh wilayah Mandailing Natal.
4Mendesak penegakan hukum terhadap para pemodal (bohir) dan mafia tambang yang selama ini diduga kebal hukum.
5.Meminta perlindungan terhadap wartawan dan masyarakat yang berani mengungkap praktik ilegal ini.
“Kami ingatkan, jika aparat negara justru menjadi pelindung kejahatan, maka kepercayaan publik akan runtuh. Negara tidak boleh kalah oleh mafia tambang. Jika ini terus dibiarkan, kami akan membawa persoalan ini ke tingkat nasional dan melakukan aksi terbuka,” tutup Muhammad Saleh.
