BANGKALAN || Kabarmetronews.com– Sekretaris Jenderal Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Bangkalan, Syaiful Ismail, mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam menggelar kegiatan edukasi dan sosialisasi pencegahan korupsi.
Kegiatan yang merupakan komitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berintegritas itu diinisiasi oleh Inspektorat Kabupaten Bangkalan. Sosialisasi dilaksanakan di Aula Diponegoro, Kamis (20/08/2026) dan diikuti perangkat daerah serta ASN di lingkungan Pemkab Bangkalan. Hadir sebagai narasumber *Penyuluh Antikorupsi Utama, Badrul*.
Syaiful Ismail yang juga menjabat Kepala Desa Karang Entang, Kecamatan Kwanyar, menilai inisiatif ini sebagai langkah strategis.
“Kami memandang inisiatif edukasi dan sosialisasi antikorupsi ini sebagai langkah strategis dalam membangun budaya integritas di sektor publik. Penguatan sistem pengendalian internal, transparansi anggaran, dan fungsi pengawasan APIP sebagai early warning system merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan good governance dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,”ujarnya.
Lebih lanjut, PKDI Bangkalan mendorong agar komitmen tersebut diimplementasikan secara konsisten dan terukur, serta diimbangi dengan penegakan hukum yang objektif.
“Dengan sinergi antara edukasi, sistem, dan pengawasan, diharapkan praktik maladministrasi dan korupsi dapat diminimalisir, sehingga pelayanan publik semakin efektif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Bangkalan, Moch. Fauzan Ja’far, dalam sambutannya menegaskan bahwa pencegahan korupsi tidak hanya berdimensi yuridis, melainkan juga menyangkut aspek integritas, moralitas, dan akuntabilitas aparatur dalam pengelolaan keuangan negara.
“Setiap aparatur harus menjaga integritas, menghindari konflik kepentingan, menolak gratifikasi, serta memastikan setiap rupiah anggaran negara benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Jabatan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan,”tegas Fauzan.
Dalam upaya memperkuat tata kelola, Pemkab Bangkalan juga telah melakukan sejumlah langkah konkret, antara lain: Penguatan pengawasan anggaran, Review perencanaan oleh Inspektorat, Percepatan sertifikasi aset daerah, Pendampingan APIP pada pengelolaan keuangan desa, Penyediaan kanal Klik Konsultasi dan Whistleblowing System untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
Dengan berbagai upaya tersebut, Pemkab Bangkalan berharap dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat.
(Azis).
