BANYUWANGI – Times Merah putih.com//Peta kekuatan birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengalami pergeseran. Pada Senin, 19 Oktober 2026, sejumlah pejabat resmi dilantik untuk menduduki jabatan strategis, mulai dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, administrator, hingga pengawas.
Pelantikan tersebut menjadi salah satu momentum penting dalam penataan organisasi pemerintahan daerah. Pergeseran jabatan menyentuh sejumlah sektor vital, mulai dari pendapatan daerah, perencanaan pembangunan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, hingga pemerintahan kecamatan.
Berdasarkan daftar keputusan yang diterima, pengangkatan pejabat tersebut tertuang dalam tiga keputusan Bupati Banyuwangi, yakni Nomor 800.1.3.3/706/429.204/26 untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Nomor 800.1.3.3/707/429.204/2026 untuk Jabatan Administrator, serta Nomor 800.1.3.3/708/429.204/2026 untuk Jabatan Pengawas.
Dua Kepala Badan Tempati Posisi Strategis
Pada level Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, dua nama tercatat menduduki posisi penting dalam struktur pemerintahan Kabupaten Banyuwangi.
Kiril Ustadi Yudawanto, S.IP., M.Si., dilantik sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), sedangkan Amir Hidayat, SKM, M.Si., menjabat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
Kedua posisi tersebut memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah. Bapenda berkaitan langsung dengan optimalisasi pendapatan asli daerah, sementara Bappeda memegang peran penting dalam perencanaan program pembangunan.
Penempatan pejabat pada dua lembaga tersebut menjadi perhatian karena kinerja keduanya berkaitan erat dengan kemampuan pemerintah daerah meningkatkan pendapatan, menyusun prioritas pembangunan, dan memastikan program berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Jabatan Administrator, Camat hingga Sekcam Ikut Bergeser
Penataan birokrasi juga menyentuh jajaran administrator. Sejumlah pejabat dipercaya mengisi posisi sekretaris dinas dan badan, camat, sekretaris kecamatan, serta kepala bidang di berbagai perangkat daerah.
Di jajaran sekretaris dinas dan badan, nama-nama yang tercantum antara lain Firman Sanyoto sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan, Hanifan sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan, Lerawati sebagai Sekretaris Bappeda, Edi Purnomo sebagai Sekretaris BPBD, Eta Adisandi sebagai Sekretaris Dinas PU Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman, serta Wahyudi sebagai Sekretaris Dinas PU Pengairan.
Sementara itu, sejumlah posisi camat juga diisi pejabat yang tercantum dalam daftar pelantikan, yakni Didik Eko Wahyudi sebagai Camat Pesanggaran, Budi Wahono sebagai Camat Kabat, Ali Imron sebagai Camat Glagah, Ika Herana Priesta sebagai Camat Gambiran, Fatah Hidayat sebagai Camat Bangorejo, Nanang Edi Musidi sebagai Camat Tegalsari, dan Ainur sebagai Camat Purwoharjo.
Nama Titik Handayani juga tercantum sebagai camat, tetapi kecamatan penugasannya belum disebutkan secara lengkap dalam rekaman sumber.
Selain itu, sejumlah sekretaris kecamatan dan kepala bidang turut mengisi posisi di lingkungan pemerintahan daerah. Bidang yang tercakup antara lain perencanaan pembangunan, kebudayaan, politik dan HAM, pemberdayaan pemerintahan desa, kepemudaan, informasi publik, pertanian, perkebunan, pariwisata, pendapatan daerah, pendidikan, hingga penataan ruang.
Komposisi tersebut memperlihatkan luasnya cakupan penataan jabatan, dari tingkat perumusan kebijakan hingga pelaksanaan pelayanan publik di tingkat kecamatan dan perangkat daerah.
Jabatan Pengawas Juga Mengalami Penataan
Perubahan berikutnya menyentuh jabatan pengawas. Sejumlah pejabat tercatat menempati posisi kepala seksi, kepala subbagian, dan jabatan teknis lainnya.
Di antaranya Wahyu Muji Laksono sebagai Kasi Pengendalian Operasional Dinas Perhubungan, Puji Astuti sebagai Kasubit Penagihan dan Keberatan PBB-P2 dan BPHTB Bapenda, Febriansyah sebagai Kasubit Pendataan Pajak Daerah Lainnya dan Retribusi Daerah Bapenda, serta sejumlah pejabat pada sektor pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perpustakaan, dan administrasi pemerintahan.
Penataan juga menyentuh unit pelayanan dan pengelolaan internal, termasuk RSUD Genteng, Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan, serta beberapa perangkat daerah lainnya.
Pada level ini, peran pejabat pengawas tidak kalah penting. Mereka menjadi bagian dari rantai pelaksanaan kebijakan, pengendalian pekerjaan, administrasi, dan pelayanan langsung kepada masyarakat.
Bukan Sekadar Pergantian Jabatan, Kinerja Jadi Taruhan
Penempatan pejabat baru pada berbagai posisi strategis membawa harapan sekaligus tanggung jawab besar. Publik tentu menantikan agar perubahan struktur birokrasi tidak berhenti pada seremoni pelantikan, tetapi benar-benar menghasilkan peningkatan kinerja pemerintahan.
Sektor pendapatan daerah, misalnya, dituntut mampu mengoptimalkan potensi penerimaan secara terukur tanpa mengabaikan kepatuhan terhadap aturan dan kepentingan masyarakat. Sementara sektor perencanaan pembangunan diharapkan mampu menyusun program yang tepat sasaran, realistis, dan memberikan dampak nyata bagi warga Banyuwangi.
Di bidang pendidikan dan kesehatan, peningkatan mutu pelayanan tetap menjadi pekerjaan penting. Begitu pula di tingkat kecamatan, masyarakat membutuhkan pelayanan yang cepat, transparan, responsif, dan tidak berbelit-belit.
Karena itu, ukuran keberhasilan para pejabat yang baru dilantik bukan semata jabatan yang disandang, melainkan hasil kerja yang dapat dirasakan masyarakat.
Pelantikan 19 Oktober 2026 kini menjadi titik awal bagi para pejabat tersebut untuk membuktikan kapasitas dan integritasnya. Tantangannya jelas: memperkuat birokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memastikan setiap program pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya menunggu siapa yang menduduki kursi jabatan, tetapi juga menanti perubahan nyata yang dihasilkan dari jabatan tersebut.
Ikuti terus media Times merah putih.com
Redaksi ( NURSALIM )
