BANGKALAN || timesmerahputih.com – Upaya Pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam meningkatkan kesejahteraan petani dan memperkuat ketahanan pangan terus digalakkan. Salah satunya melalui Rapat Koordinasi Integrasi Data Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) dengan Dukungan Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian serta Distribusi Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Bangkalan, Jumat (25/09/2026).
Kegiatan tersebut mengusung tema “Integrasi Data CPCL Mendukung Program Sarana Prasarana Produksi Pertanian, Pupuk Bersubsidi Tepat Sasaran Guna Mewujudkan Ketahanan Pangan di Kabupaten Bangkalan” dan dihadiri jajaran pejabat strategis tingkat pusat.
Hadir di antaranya Deputi Bidang Usaha Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Widiastuti, S.E., M.Si., Direktur Pupuk Kementerian Pertanian, Dr. Ir. Syamsuddin, M.Sc., Direktur Supply Chain PT Pupuk Indonesia, Robby Setiabudi Madjid, serta Asisten Deputi Pengelolaan Sarpras Produksi Pertanian, Bona Kusuma, S.T., M.E.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Bangkalan Lukman Hakim menyampaikan bahwa penguatan sektor pertanian membutuhkan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, mulai dari ketersediaan air, alat pertanian, hingga pupuk yang tepat sasaran.
Menurutnya, Pemkab Bangkalan juga terus melakukan pemetaan lahan pertanian serta menyiapkan dukungan alat dan sarana produksi sesuai kebutuhan petani. Termasuk memastikan kebutuhan pupuk bagi setiap petani dapat terpenuhi dengan baik.
Bupati menegaskan bahwa persoalan pupuk di Bangkalan bukan semata-mata karena kekurangan pupuk, tetapi salah satunya berkaitan dengan validitas data penerima. Data yang kurang valid berpotensi menyebabkan distribusi pupuk tidak tepat sasaran dan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan.
“Persoalan pupuk bukan karena barangnya tidak ada. Tapi data penerimanya harus valid. Kalau data CPCL tidak akurat, pupuk tidak akan tepat sasaran. Makanya integrasi data ini sangat penting,” tegas Bupati Lukman Hakim.
Upaya tersebut, lanjut Bupati, merupakan bagian dari komitmen Pemkab Bangkalan dalam mendukung program prioritas pemerintah pusat, khususnya dalam memperkuat ketahanan pangan.
Selain pertanian, pemerintah daerah juga akan mendorong pengembangan sektor peternakan dan perikanan sebagai bagian dari penguatan ekosistem pangan daerah.
Dengan adanya rakor ini, diharapkan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan BUMN Pupuk Indonesia semakin kuat dalam mewujudkan pupuk bersubsidi tepat sasaran dan ketahanan pangan yang berkelanjutan di Kabupaten Bangkalan.
(Azis).
