JAWA TIMUR, 21 Juni 2026 – Kabut tipis yang menyelimuti lereng Gunung Lawu menjadi saksi lahirnya sebuah pesan kebangsaan yang sarat makna. Di tengah perjalanan pendakian menuju salah satu gunung bersejarah di Pulau Jawa, Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur, Heru Satriyo, menyampaikan pernyataan sikap yang menegaskan komitmen organisasi dalam mengawal berbagai program strategis nasional agar berjalan tepat sasaran, transparan, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
Mengawali pernyataannya dengan pekikan penuh semangat, “Merdeka, merdeka, merdeka!”, Heru menegaskan bahwa semangat nasionalisme harus menjadi fondasi utama dalam mendukung setiap langkah pembangunan bangsa. Namun, dukungan tersebut menurutnya tidak boleh mengurangi fungsi kontrol publik yang menjadi pilar penting dalam menjaga integritas kebijakan negara.
“Pembangunan membutuhkan dukungan seluruh elemen bangsa, tetapi pengawasan yang kuat tetap menjadi keharusan agar setiap program berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat,” ujarnya.
Program Makan Bergizi Gratis Harus Terus Berjalan
Dalam pernyataannya, MAKI Jawa Timur menegaskan dukungan terhadap keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini menjadi salah satu program prioritas nasional dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Program tersebut dinilai memiliki dampak strategis karena menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, khususnya anak-anak usia sekolah yang membutuhkan asupan gizi memadai untuk mendukung tumbuh kembang dan kualitas pendidikan mereka.
Menurut Heru Satriyo, berbagai kendala teknis yang mungkin muncul selama pelaksanaan program tidak seharusnya menjadi alasan untuk menghentikan kebijakan yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
“Program ini memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas gizi anak-anak Indonesia. Karena itu, jangan sampai persoalan teknis dijadikan alasan untuk menghentikannya,” tegasnya.
MAKI Jatim berpandangan bahwa apabila ditemukan indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan program, maka tindakan hukum harus diarahkan kepada individu atau oknum yang terbukti melakukan pelanggaran, bukan kepada programnya.
“Yang harus ditindak tegas adalah pelakunya. Programnya tetap harus berjalan karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat dan masa depan generasi bangsa,” lanjut Heru.
Transparansi Distribusi Jadi Kunci Menutup Celah Korupsi
Sebagai organisasi yang selama ini fokus pada penguatan tata kelola pemerintahan dan pemberantasan korupsi, MAKI Jatim juga mengusulkan penerapan sistem transparansi terbuka pada seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Konsep yang ditawarkan berupa bagan alur distribusi yang dapat diakses publik sehingga masyarakat dapat mengetahui secara jelas perjalanan bahan pangan mulai dari petani, peternak, pemasok, distributor hingga dapur pelaksana Program MBG.
Menurut MAKI, keterbukaan informasi bukan sekadar instrumen administratif, melainkan langkah strategis untuk memperkuat akuntabilitas serta mempersempit ruang terjadinya penyimpangan.
“Ketika alur distribusi terbuka dan mudah dipahami masyarakat, pengawasan tidak hanya dilakukan pemerintah tetapi juga oleh publik secara langsung. Ini akan memperkuat integritas program,” kata Heru.
Dengan sistem yang transparan, masyarakat memiliki kesempatan lebih besar untuk ikut mengawasi sekaligus memastikan bahwa bantuan yang disalurkan benar-benar sampai kepada penerima manfaat.
Edukasi Publik Soal BBM dan Stabilitas Ekonomi Nasional
Selain membahas program pangan dan gizi, MAKI Jatim turut menyoroti pentingnya edukasi publik terkait dinamika harga bahan bakar minyak (BBM) yang kerap memicu perdebatan di ruang publik.
Menurut organisasi tersebut, masyarakat perlu memahami secara utuh perbedaan mekanisme antara BBM subsidi dan BBM non-subsidi agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menilai kebijakan pemerintah.
Heru menjelaskan bahwa perubahan harga yang selama ini terjadi umumnya menyasar BBM non-subsidi seperti Pertamax dan Pertamax Turbo yang mengikuti mekanisme pasar, sementara BBM subsidi tetap dijaga pemerintah untuk melindungi daya beli masyarakat.
“Publik perlu memahami bahwa BBM subsidi dan non-subsidi memiliki mekanisme yang berbeda. Jangan sampai muncul persepsi yang keliru dalam menilai kebijakan pemerintah,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, MAKI Jatim juga memberikan apresiasi terhadap berbagai langkah pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, termasuk upaya memperkuat nilai tukar rupiah serta pembenahan sistem perdagangan melalui tata kelola ekspor yang lebih terintegrasi.
Koperasi Desa Merah Putih Harus Disempurnakan, Bukan Dihentikan
Perhatian MAKI Jatim juga tertuju pada Program Koperasi Desa Merah Putih yang dinilai memiliki potensi besar dalam memperkuat fondasi ekonomi masyarakat desa.
Meski mengakui adanya berbagai tantangan dalam tahap awal implementasi, organisasi tersebut menegaskan bahwa evaluasi seharusnya diarahkan pada penyempurnaan tata kelola dan sistem pelaksanaan, bukan pada penghentian program.
“Setiap program pasti memiliki kekurangan pada tahap awal. Yang diperlukan adalah perbaikan tata kelola dan sistem pelaksanaannya, bukan menghapus program yang memiliki tujuan baik bagi masyarakat,” tegas Heru.
Menurutnya, penguatan ekonomi desa merupakan strategi jangka panjang yang sangat penting dalam mewujudkan pemerataan pembangunan dan mengurangi kesenjangan ekonomi antarwilayah.
Mengajak Mahasiswa dan Masyarakat Berdialog Secara Objektif
Sebagai bagian dari komitmen memperkuat partisipasi publik, MAKI Jatim mengajak mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), akademisi, tokoh masyarakat, pelaku usaha, dan berbagai elemen bangsa untuk terlibat dalam forum diskusi terbuka mengenai isu-isu strategis nasional.
Forum tersebut diharapkan menjadi ruang pertukaran gagasan yang sehat dan konstruktif terkait Program MBG, kebijakan energi, penguatan ekonomi desa, hingga berbagai langkah pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
“Kami menginginkan dialog yang berbasis data dan solusi. Perbedaan pandangan adalah hal yang wajar, tetapi semua harus dibahas secara objektif, terbuka, dan mengedepankan kepentingan bangsa,” ujarnya.
Dukungan dan Pengawasan Harus Berjalan Beriringan
Menutup pernyataannya dari lereng Gunung Lawu, Heru Satriyo kembali menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan nasional tidak hanya ditentukan oleh kualitas kebijakan yang dirancang pemerintah, tetapi juga oleh efektivitas pengawasan yang dilakukan seluruh elemen masyarakat.
MAKI Jatim menyatakan siap menjadi bagian dari upaya tersebut dengan mendukung program-program yang berpihak kepada rakyat sekaligus mendorong penegakan hukum yang tegas terhadap setiap bentuk penyimpangan.
“Negara harus dijaga bersama. Program yang baik wajib didukung, tetapi siapa pun yang menyalahgunakan amanah dan merugikan rakyat harus ditindak tegas tanpa kompromi,” tegasnya.
Dari ketinggian lereng Lawu, pesan yang disampaikan MAKI Jawa Timur menjadi refleksi penting bahwa pembangunan dan pengawasan bukanlah dua hal yang saling bertentangan. Keduanya justru harus berjalan beriringan sebagai fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Di tengah dinamika pembangunan nasional, suara yang bergema dari Gunung Lawu tersebut menjadi pengingat bahwa keberhasilan sebuah program bukan hanya terletak pada besarnya anggaran atau luasnya cakupan kebijakan, melainkan pada integritas pelaksanaan, keterbukaan informasi, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawalnya. (Wwn)
