BANGKALAN || timesmerahputih.com– Beredarnya kabar bahwa Badan Silaturahmi Ulama Pesantren Madura atau BASRA menolak Memorandum of Understanding atau MOU investasi dengan pihak Tiongkok, langsung diklarifikasi oleh pengurus.
KH.Muhammad Syafii Rofii, Sekretaris Jenderal BASRA menegaskan bahwa sikap menolak tersebut bukan merupakan pandangan resmi lembaga.
“Saya Muhammad Syafii Rofii sebagai Sekretaris Jenderal Badan Silaturahmi Ulama Pesantren Madura atau yang dikenal oleh masyarakat BASRA akan menyampaikan beberapa hal”ujarnya.
Syafii Rofii menjelaskan, sejak berdiri sekitar tahun 1990, BASRA tidak pernah bersikap frontal kepada siapapun, termasuk kepada pemerintah.
“Pertama bahwa BASRA mulai berdiri sekitar seribu sembilan ratus sembilan puluh itu tidak pernah frontal dengan semua kalangan, tidak pernah frontal apalagi dengan pemerintah dan lain sebagainya. Terserah kalau punya pandangan ini ya sebagaimana khasnya kiai atau ulama”jelasnya.
Ia mencontohkan saat pembangunan Jembatan Suramadu. Saat itu diperkirakan akan ada industrialisasi di kawasan tersebut.
“BASRA tidak pernah frontal menolak tapi kiai-kiai itu dengan bijaksana memberi rambu-rambu, memberi arahan-arahan bagaimana ekonomi itu bisa tumbuh”_katanya.
Terkait pertemuan di Sumenep pada tanggal 16 Agustus di rumah KH. Sufyan, Syafii meluruskan ada 2 agenda utama.
“Jadi BASRA ini pada tanggal 16 Agustus itu memang ada pertemuan di Sumenep di rumahnya Kiai Sufyan. Ada dua agenda pada saat itu. Pertama ya bincang-bincang tentang keadaan ini termasuk MOU antara pemerintah Cina dan Indonesia itu yang ditandatangani. Yang kedua bahwa akan melakukan peletakan batu pertama musala yang akan dibangun oleh Kiai Sufyan” terangnya.
Dalam pertemuan itu, semua pandangan terkait MOU dan kawasan industri ditampung. Namun intinya, para ulama sepakat bahwa ekonomi masyarakat harus dibangun.
“Ditampung pandangan-pandangan terhadap MOU itu. Tapi intinya bahwa para ulama yang hadir, para kiai sepakat bahwa ekonomi masyarakat ini harus dibangun” tegasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa Ketua BASRA KH. Muhammad Rafii Baidawi sudah menegaskan pertemuan itu bersifat internal. “Tidak boleh direkam, tidak boleh difoto, tidak boleh ada wartawan. Nah itu sehingga gayeng gitu, bebas lah di konteks itu”.
Selain itu Syafii meluruskan kabar yang beredar ke Raden Haji Ali Badri bahwa BASRA menolak industrialisasi.
“Maka ada salah satu kiai yang hadir… terus diinformasikan kepada Raden Haji Ali Badri bahwa BASRA, kiai-kiai, habib menolak adanya industrialisasi atau MOU itu. Padahal ndak ada, ndak ada kata-kata menolak ada apa-apa. Itu pribadi kiai itu dengan Raden Haji Ali Badri di situ” ujarnya.
Klarifikasi ini dilakukan atas permintaan para kiai yang hadir agar tidak menimbulkan keresahan dan hujatan kepada ulama.
“Kenapa saya klarifikasi ini, saya diminta oleh para kiai-kiai yang hadir rapat itu yang mesra dan ada klarifikasi, ada sehingga tidak menimbulkan keresahan masyarakat. Tidak menimbulkan hujatan-hujatan masyarakat kepada kiai. Karena kiai diangkat anti ekonomi rakyat, anti kemajuan dan lain sebagainya” katanya.
Di akhir, ia menyebut BASRA akan menggelar pertemuan lanjutan yang lebih luas. “Dan BASRA masih, Kiai Muhammad Rafii Baidawi masih menyuruh saya ada pertemuan lanjutan yang lebih luas dari kalangan intelektual, dari kalangan dosen-dosen, dari kalangan tokoh masyarakat, dari kiai, dari ulama, dari berbagai kalangan. Dan itu kita sudah mengkonsepkan, saya sebagai sekretaris beliau sudah mengkonsep”pungkasnya.
“Saya kira masyarakat harap maklum bahwa itu bukan pandangan BASRA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh”tutup KH.Muhammad Syafii Rofii.
(Azis).
