JaAKARTA, 3 NOVEMBER 2026
Ketua Umum Fast Respon (FRN), Raden Mas MH Agus Rugiarto Astrodiarjo, S.H., M.H., terus menerima laporan dan informasi dari jaringan wartawan di berbagai daerah di Indonesia terkait dugaan praktik pertambangan ilegal yang disinyalir mendapat perlindungan atau bekingan oknum aparat.
Laporan tersebut disampaikan secara daring (online) oleh wartawan yang berada di sejumlah wilayah. Informasi yang masuk mencakup dugaan aktivitas penambangan tanpa izin, persoalan perizinan, hingga dugaan keterlibatan oknum tertentu yang diduga memberikan perlindungan terhadap kegiatan pertambangan ilegal.
Agus Flores menegaskan bahwa setiap laporan yang diterima tidak akan dibiarkan berhenti sebatas informasi. Pihaknya berupaya mengumpulkan data, mendalami keterangan, serta meneruskan informasi yang memiliki dasar kepada pimpinan Polri, khususnya Kapolri, agar dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.
Menurut Agus Flores, pemberantasan tambang ilegal membutuhkan komitmen dan pengawasan yang konsisten. Kebijakan pembersihan aktivitas pertambangan ilegal harus dilaksanakan secara menyeluruh, mulai dari tingkat pusat hingga jajaran kewilayahan.
Ia menilai, apabila masih terdapat praktik tambang ilegal yang berjalan, termasuk dugaan perlindungan oleh oknum aparat, maka diperlukan pemeriksaan dan penindakan secara profesional, transparan, serta tidak pandang bulu.
JAWA TIMUR MENJADI SALAH SATU PERHATIAN
Agus Flores juga menyoroti masih adanya informasi mengenai aktivitas tambang pasir yang diduga ilegal di sejumlah wilayah Jawa Timur. Kondisi tersebut, menurutnya, perlu menjadi perhatian serius aparat penegak hukum dan instansi terkait.
Ia mendorong agar setiap laporan masyarakat dan wartawan diperiksa berdasarkan bukti di lapangan, termasuk legalitas perizinan, aktivitas operasional, dampak lingkungan, serta kemungkinan adanya pihak-pihak yang memberikan perlindungan.
“Jangan sampai pemberantasan tambang ilegal hanya terlihat pada tingkat kebijakan pimpinan, tetapi pelaksanaannya di lapangan belum berjalan maksimal. Jika ada dugaan keterlibatan oknum, siapa pun orangnya harus diperiksa berdasarkan bukti dan diproses sesuai hukum,” demikian penekanan Agus Flores.
KAPOLRI DIHARAPKAN TINDAK LANJUTI SETIAP INFORMASI
Bagi Agus Flores, Kapolri memiliki peran penting dalam memastikan pengawasan internal berjalan efektif. Karena itu, informasi yang diterima FRN dari wartawan di berbagai daerah diharapkan dapat menjadi bahan bagi pimpinan Polri untuk melakukan evaluasi dan mengambil langkah sesuai kewenangannya.
FRN juga mendorong agar pengawasan tidak hanya menyasar pelaku penambangan ilegal, tetapi turut menelusuri apabila ditemukan indikasi keterlibatan pihak yang melindungi, memfasilitasi, atau mengambil keuntungan dari kegiatan tersebut.
Agus Flores menegaskan bahwa perjuangan melawan tambang ilegal bukan semata-mata persoalan penegakan hukum, melainkan juga menyangkut perlindungan lingkungan, kepentingan masyarakat, dan potensi kerugian negara.
Melalui jaringan wartawan Fast Respon di seluruh Indonesia, ia mengajak masyarakat untuk menyampaikan informasi yang disertai bukti, seperti dokumentasi lokasi, identitas kegiatan usaha, dan data pendukung lainnya.
“Fast Respon akan terus mengawal informasi dari masyarakat dan wartawan. Semua laporan harus ditindaklanjuti secara objektif. Tidak boleh ada pihak yang kebal hukum apabila terbukti melakukan pelanggaran,” tegasnya.
FRN berharap Kapolri bersama jajaran terkait dapat memastikan pemberantasan tambang ilegal berjalan secara konsisten, termasuk menindaklanjuti dugaan keterlibatan oknum aparat apabila ditemukan bukti yang cukup.
Penegakan hukum harus berlaku bagi siapa pun, tanpa pandang bulu.
