JEMBER — Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur memutuskan membatalkan rencana aksi demonstrasi akbar yang sedianya digelar Senin (10/8/2026) di Pendopo Bupati Jember dan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Jember, Dinas Pendidikan Jawa Timur.
Keputusan tersebut diambil setelah Ketua MAKI Koordinator Wilayah Jawa Timur, Heru MAKI, melakukan pertemuan langsung dengan Bupati Jember Gus Fawait di Pendopo Bupati Jember, Minggu (9/8/2026) sekitar pukul 11.25 WIB.
Padahal, MAKI Jatim sebelumnya telah mempersiapkan aksi secara matang, termasuk menyiapkan mobil komando berupa truk trailer 40 feet yang didatangkan khusus dari Surabaya.
Namun, setelah mendengarkan penjelasan langsung mengenai rencana pembangunan dan kebijakan pembiayaan Pemerintah Kabupaten Jember, MAKI Jatim mengambil keputusan untuk membatalkan aksi.
Heru MAKI mengatakan, keputusan tersebut diambil dengan mengedepankan kepentingan masyarakat Jember.
Menurutnya, ketika pemerintah daerah membuka ruang dialog dan memberikan penjelasan terkait kebijakan yang menyangkut kebutuhan pembangunan masyarakat, maka langkah yang lebih penting adalah memastikan program tersebut benar-benar berjalan sesuai target dan dikawal secara transparan.
“Pembatalan aksi ini kami lakukan karena kami lebih mengutamakan kepentingan masyarakat Jember. Setelah mendapatkan penjelasan langsung dari Bupati Jember, kami melihat ada target pembangunan yang memang harus dikawal bersama,” ujar Heru MAKI.
Rencana Pembiayaan Rp785 Miliar Lebih
Salah satu materi utama yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah rencana pembiayaan Pemerintah Kabupaten Jember sebesar Rp785 miliar lebih untuk mendukung program pembangunan tahun anggaran 2027.
Sebelumnya, rencana pembiayaan tersebut menjadi perhatian publik karena berkaitan dengan kemampuan fiskal daerah dan konsekuensi pembiayaan pada tahun-tahun berikutnya.
Dalam pertemuan dengan MAKI Jatim, Bupati Jember menjelaskan bahwa kemampuan fiskal APBD Kabupaten Jember untuk tahun anggaran 2027 dinilai belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan pembangunan yang telah ditargetkan.
Karena itu, pemerintah daerah mempertimbangkan pembiayaan melalui pihak ketiga, termasuk pengajuan kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI.
Heru mengatakan, MAKI Jatim tidak ingin melihat persoalan tersebut hanya dari nominal pembiayaan.
Menurutnya, yang jauh lebih penting adalah memastikan tujuan pembiayaan, manfaat pembangunan, kemampuan pengembalian, serta mekanisme penggunaan anggaran dapat dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat.
“Yang harus kita lihat bukan hanya angka Rp785 miliar lebih. Kita harus melihat untuk apa pembiayaan itu digunakan, apa target pembangunannya, bagaimana mekanisme pengembaliannya, dan sejauh mana manfaatnya dirasakan masyarakat,” tegas Heru.
16 Ribu Titik Jalan dan 15 Ribu Titik PJU
Berdasarkan penjelasan yang diterima MAKI Jatim, salah satu kebutuhan pembangunan yang menjadi perhatian Pemkab Jember adalah infrastruktur jalan desa.
Melalui program Bunga Desaku dan Wadul Gus’e, pemerintah daerah disebut telah memetakan persoalan infrastruktur jalan yang mencapai sekitar 16 ribu titik lokasi.
Selain itu, terdapat pula target pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) desa di sekitar 15 ribu titik lokasi.
Bagi MAKI Jatim, kebutuhan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur dasar masih menjadi pekerjaan besar pemerintah daerah.
Jalan dan PJU bukan sekadar pembangunan fisik.
Infrastruktur tersebut berkaitan langsung dengan mobilitas warga, aktivitas ekonomi, akses pendidikan, keamanan lingkungan, serta kualitas kehidupan masyarakat desa.
Karena itu, apabila pembiayaan tambahan benar-benar digunakan untuk mengejar target tersebut, MAKI Jatim menilai pelaksanaannya harus dikawal secara ketat agar tepat sasaran.
Rumah Sakit Juga Jadi Prioritas
Selain infrastruktur, sektor kesehatan menjadi bagian penting dari target pembangunan yang disampaikan Bupati Jember.
RSUD dr. Soebandi dan RSUD Balung Jember disebut membutuhkan pembangunan ruang rawat inap baru karena tingkat keterisian tempat tidur atau Bed Occupancy Rate (BOR) disebut telah mencapai 100 persen.
Menurut Heru, kebutuhan pembangunan fasilitas kesehatan memiliki urgensi yang berbeda karena menyangkut pelayanan dasar masyarakat.
“Kalau pembangunan rumah sakit memang dibutuhkan karena kapasitas pelayanan sudah tidak mampu menampung kebutuhan pasien, tentu harus menjadi perhatian. Tetapi pembangunan itu harus dibarengi transparansi anggaran dan ukuran keberhasilan yang jelas,” katanya.
PAD Disebut Naik 124 Persen
Dalam pertemuan tersebut, rencana pembiayaan Pemkab Jember juga dikaitkan dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pemkab Jember disebut berhasil meningkatkan PAD sebesar 124 persen pada tahun anggaran 2025.
Capaian tersebut menjadi salah satu indikator yang disampaikan dalam penjelasan mengenai rencana pembiayaan.
Namun, Heru menegaskan bahwa peningkatan PAD harus berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pelayanan dan pembangunan masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan fiskal daerah pada akhirnya harus tercermin dalam kemampuan pemerintah meningkatkan pelayanan publik dan memenuhi kebutuhan pembangunan masyarakat.
MAKI: Pembatalan Demo Bukan Berarti Pengawasan Berhenti
Heru MAKI menegaskan bahwa pembatalan aksi tidak berarti MAKI Jatim menghentikan fungsi kontrol sosial.
Sebaliknya, MAKI akan mengubah pendekatan dari rencana aksi demonstrasi menjadi pengawalan terhadap pelaksanaan program pembangunan.
MAKI Jatim meminta Pemerintah Kabupaten Jember membuka informasi secara transparan terkait penggunaan pembiayaan, daftar program, nilai masing-masing kegiatan, progres pelaksanaan, serta hasil pembangunan.
“Transparansi alokasi anggaran dalam pelaksanaan pembangunan bidang infrastruktur, kesehatan, dan PJU merupakan hal yang wajib. MAKI Jatim siap mengawal program pembangunan tahun 2027 tersebut,” ujar Heru.
Ia menambahkan, masyarakat tidak boleh hanya mendapatkan informasi mengenai besarnya pembiayaan, tetapi juga harus mengetahui manfaat dan hasil yang diperoleh dari kebijakan tersebut.
Karena itu, MAKI Jatim mengajak masyarakat Jember dan insan pers bersama-sama mengawasi pelaksanaan program pembangunan.
MAKI Minta Polemik Media Sosial Dikembalikan pada Data
Heru juga mengingatkan agar polemik terkait rencana pembiayaan tidak hanya berkembang berdasarkan informasi sepihak di media sosial.
Menurutnya, masyarakat membutuhkan informasi yang utuh mengenai latar belakang kebijakan, kebutuhan pembangunan, kemampuan fiskal, skema pembiayaan, mekanisme pengembalian, serta manfaat yang akan diterima masyarakat.
“Kita sudahi polemik isu dan opini yang berkembang lewat linimasa media sosial. Lebih baik seluruh lapisan masyarakat Jember bersama-sama mengawal program pembangunan Kabupaten Jember,” ungkapnya.
Menurut Heru, pers dan masyarakat sipil memiliki peran penting untuk memastikan kebijakan pemerintah tetap berada dalam koridor kepentingan publik.
Kinerja Gus Fawait Akan Diuji dari Hasil Pembangunan
Di tengah dinamika tersebut, kinerja Gus Fawait sebagai Bupati Jember juga akan menghadapi ujian penting.
Target pembangunan tahun 2027 akan menjadi salah satu ukuran apakah kebijakan pemerintah daerah mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Keberhasilan memperbaiki infrastruktur jalan, memperluas PJU, meningkatkan kapasitas pelayanan rumah sakit, serta mempertahankan pertumbuhan PAD akan menjadi bagian dari evaluasi publik terhadap kinerja pemerintah daerah.
Bahkan, capaian tersebut berpotensi menjadi modal politik Gus Fawait apabila pada masa mendatang mengambil peluang untuk maju dalam kontestasi Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2030.
Namun, menurut Heru, modal politik paling kuat tetap berasal dari keberhasilan pembangunan yang dapat dirasakan masyarakat.
“Kalau pembangunan berhasil dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat, tentu masyarakat sendiri yang akan memberikan penilaian. Rekam jejak pembangunan jauh lebih penting daripada sekadar opini,” ujarnya.
MAKI JATIM: DUKUNG PEMBANGUNAN, KAWAL ANGGARAN
Dengan dibatalkannya aksi demonstrasi yang sedianya berlangsung Senin (10/8/2026), MAKI Jatim menegaskan bahwa pihaknya memilih mengedepankan kepentingan masyarakat Jember.
Namun, dukungan tersebut tetap disertai komitmen pengawasan.
MAKI Jatim akan mengawal agar rencana pembangunan yang dibiayai melalui skema pembiayaan tambahan dapat berjalan transparan, tepat sasaran, sesuai peruntukan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kita mendukung pembangunan yang berpihak kepada masyarakat. Tetapi pada saat yang sama, kita akan mengawal penggunaan anggarannya. Dukungan dan pengawasan harus berjalan bersama,” pungkas Heru MAKI.
Dengan demikian, pembatalan aksi bukan menjadi akhir dari sikap kritis MAKI Jatim terhadap Pemerintah Kabupaten Jember.
Sebaliknya, keputusan tersebut menjadi awal dari bentuk pengawasan baru: mengawal kebijakan dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga hasil pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.
MAKI Jatim mendukung pembangunan. MAKI Jatim mengawal anggaran. Dan kepentingan masyarakat Jember tetap menjadi prioritas utama. (Wwn)
