SURABAYA, 25 Mei 2026 — Bara kemarahan warga RW 06 Kapas Lor akhirnya meledak. Polemik pengelolaan parkir di kawasan Spesial Soto Boyolali Hj. Hesti, Jalan Kenjeran, kini bukan lagi sekadar persoalan teknis lahan kendaraan. Konflik ini telah berubah menjadi simbol perlawanan rakyat kecil terhadap dugaan pengabaian hak ekonomi masyarakat lokal di tanah mereka sendiri.
Warga menilai keberadaan usaha besar di lingkungan mereka semestinya membawa manfaat nyata bagi masyarakat sekitar, bukan justru menghadirkan rasa tersisih dan ketidakadilan sosial. Di tengah himpitan ekonomi yang semakin keras, parkir bukan dianggap remeh oleh warga. Bagi sebagian masyarakat kecil, parkir adalah sumber penghidupan, ruang mencari nafkah, sekaligus harapan agar pemuda kampung tidak terus menjadi pengangguran di daerahnya sendiri.
Namun yang terjadi justru memantik amarah. Warga merasa pengelolaan parkir selama ini tidak berpihak kepada masyarakat sekitar. Mereka kecewa karena ruang ekonomi yang seharusnya bisa menjadi hak warga lokal justru dinilai dikuasai pihak tertentu tanpa transparansi dan tanpa keberpihakan sosial.
Nama Izul Fikri selaku Ketua PJS ikut menjadi sorotan tajam dalam polemik yang kian panas. Gelombang protes warga terus membesar hingga memunculkan tekanan publik yang tidak bisa lagi dianggap sepele. Situasi memanas setelah warga merasa aspirasi mereka hanya didengar setengah hati tanpa penyelesaian yang benar-benar menyentuh akar persoalan.
Penghentian pengelolaan sebelumnya oleh pihak Spesial Soto Boyolali Hj. Hesti ternyata belum mampu memadamkan api kemarahan warga. Sebab yang diperjuangkan masyarakat bukan sekadar pergantian nama pengelola, melainkan tuntutan besar tentang keadilan ekonomi bagi warga sekitar.
Dalam forum mediasi yang berlangsung panas, warga berbicara tanpa tedeng aling-aling. Mereka mengaku muak hanya menjadi penonton di tengah ramainya bisnis yang tumbuh subur di wilayah mereka sendiri. Warga mempertanyakan, untuk siapa sebenarnya keuntungan besar itu mengalir, jika masyarakat sekitar justru tidak diberi ruang untuk ikut hidup dari aktivitas ekonomi tersebut.
Kritik keras juga diarahkan kepada pemerintah wilayah. Warga menilai lurah dan camat terlalu lamban serta kurang tegas dalam merespons gejolak sosial yang terus berkembang. Banyak warga merasa pemerintah hanya hadir sebagai formalitas, bukan sebagai pelindung kepentingan masyarakat kecil yang sedang memperjuangkan hak hidupnya.
Bagi masyarakat Kapas Lor, persoalan ini menyentuh harga diri kampung. Mereka tidak ingin tanah kelahirannya hanya menjadi ladang bisnis bagi pihak luar sementara warga lokal terus tersingkir dari peluang ekonomi yang ada di depan mata.
Sebagai bentuk solidaritas sekaligus upaya menjaga kondusivitas, warga RW 06 menggelar makan siang bersama yang dibiayai H. Slamet Joko Anggoro. Di tengah suasana panas dan penuh emosi, kegiatan itu menjadi simbol bahwa warga masih mengedepankan persaudaraan dan memilih jalan perjuangan terbuka tanpa kekerasan.
Forkopimcam, termasuk Polsek Tambaksari dan Koramil Tambaksari, turut hadir mengawal situasi agar konflik tidak berkembang menjadi benturan sosial yang lebih besar. Namun di balik suasana yang tetap terkendali, bara kekecewaan warga masih terasa sangat kuat.
Didampingi GRIB Jaya, warga tetap bersikukuh bahwa pengelolaan parkir harus diprioritaskan untuk masyarakat sekitar. Mereka menegaskan bahwa pelibatan warga lokal bukan hanya menyangkut soal uang, tetapi juga tentang menjaga stabilitas lingkungan, rasa memiliki, dan keharmonisan sosial di kawasan tersebut.
Penasehat GRIB Jaya, David, bahkan melontarkan kritik frontal kepada pemerintah wilayah agar tidak bersikap pasif menghadapi persoalan rakyat.
“Pemerintah wilayah jangan tutup mata. Jangan biarkan masyarakat merasa asing dan tersingkir di kampungnya sendiri. Kalau suara rakyat terus diabaikan, konflik sosial seperti ini akan terus meledak di mana-mana,” tegas David.
Kasus parkir di Jalan Kenjeran kini menjadi cermin keras tentang rapuhnya komunikasi antara pengusaha, pengelola, dan masyarakat lokal. Persoalan yang terlihat sederhana berubah menjadi ledakan sosial karena rasa keadilan warga dianggap terus diinjak dan diabaikan.
Di balik polemik ini, ada pesan besar yang sedang diteriakkan warga Kapas Lor: masyarakat lokal bukan sampah pembangunan, bukan penonton bisnis, dan bukan tamu di tanah sendiri. Mereka menuntut hak untuk dilibatkan, diberdayakan, dan dihormati dalam setiap denyut ekonomi yang tumbuh di lingkungan mereka.
Kini publik menunggu, apakah pemerintah dan pihak terkait berani berdiri di pihak keadilan sosial, atau justru membiarkan bara kemarahan warga terus menyala hingga berubah menjadi konflik yang jauh lebih besar. (Bagas)
