SURABAYA – Ketika proyek bernilai miliaran rupiah dipersoalkan, infrastruktur dilaporkan rusak sebelum rampung, perubahan desain disebut berlangsung dalam skala besar, sementara pengadaan barang bernilai puluhan miliar ikut dipertanyakan, sesungguhnya yang sedang diuji bukan hanya kualitas sebuah proyek. Yang sedang dipertaruhkan adalah kredibilitas penyelenggara negara dalam menjaga amanah uang rakyat.
Gelombang kritik itu kini berubah menjadi tuntutan yang jauh lebih substansial: negara tidak boleh sekadar diam, tetapi wajib membuka seluruh fakta melalui audit yang independen, profesional, transparan, dan bebas dari intervensi. Dalam negara hukum, tidak boleh ada ruang gelap dalam pengelolaan APBD.
Pesan itulah yang dibawa Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Jawa Timur bersama Gerakan Masyarakat Pengawal Aset Rakyat (GEMPAR) Jawa Timur saat menggelar aksi damai di Kantor BPBD Provinsi Jawa Timur dan Kantor Pusat Pengelolaan Sumber Daya Air (Pusda) Provinsi Jawa Timur, Rabu (22/7/2026).
Bagi MAKI, persoalan ini telah melampaui sekadar polemik administrasi. Yang dipersoalkan adalah apakah sistem pengawasan anggaran benar-benar bekerja ketika proyek bernilai Rp15,6 miliar dilaporkan mengalami kerusakan sebelum pekerjaan dinyatakan selesai. Bila informasi tersebut benar, publik berhak mengetahui bagaimana pengawasan dilakukan, siapa yang bertanggung jawab, bagaimana pekerjaan diperiksa, dan atas dasar apa pembayaran proyek dapat berlangsung.
Ketua MAKI Jawa Timur, Heru Satriyo, menegaskan bahwa organisasi yang dipimpinnya tidak sedang membangun opini untuk menghakimi siapa pun. Namun, menurutnya, negara juga tidak boleh membiarkan pertanyaan publik menggantung tanpa jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kalau benar proyek mengalami kerusakan ketika pekerjaan belum selesai sementara pembayaran telah mencapai sekitar 80 persen, maka publik wajib memperoleh penjelasan yang utuh. Setiap rupiah APBD adalah uang rakyat yang tidak boleh dikelola tanpa akuntabilitas,” tegas Heru.
Sorotan MAKI semakin mengeras ketika mereka mengungkap dugaan perubahan desain proyek yang disebut mencapai sekitar 82 persen. Perubahan sebesar itu, menurut organisasi tersebut, bukan persoalan teknis biasa. Perubahan yang sangat mendasar semestinya dapat dijelaskan secara terbuka kepada publik karena berpotensi memengaruhi kualitas pekerjaan, nilai kontrak, serta efektivitas penggunaan anggaran.
Tidak berhenti di situ, MAKI juga mempertanyakan penyelesaian proyek yang menurut informasi mereka baru berlangsung pada pertengahan tahun 2026, padahal berasal dari Tahun Anggaran 2025 dan disebut bukan proyek tahun jamak (multiyears). Bagi MAKI, kondisi tersebut membutuhkan penjelasan yang transparan agar tidak menjadi preseden buruk dalam tata kelola pembangunan pemerintah.
Sorotan berikutnya mengarah pada dugaan penyimpangan pengadaan barang di lingkungan BPBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 dengan nilai yang menurut MAKI mencapai lebih dari Rp30 miliar. Organisasi tersebut menduga proses pengadaan tidak didukung pembandingan harga dan spesifikasi sebagaimana mestinya sehingga dinilai berpotensi menimbulkan inefisiensi maupun penyimpangan penggunaan keuangan negara. Dugaan tersebut mereka minta diuji melalui audit independen oleh lembaga yang berwenang.
Di titik inilah substansi persoalan menjadi semakin serius. Publik tidak sedang memperdebatkan siapa yang benar dan siapa yang salah. Publik sedang menunggu keberanian negara membuktikan bahwa setiap rupiah APBD benar-benar dikelola secara bersih, transparan, dan bertanggung jawab. Sebab dalam negara demokrasi, kepercayaan publik tidak lahir dari pidato, melainkan dari keterbukaan dan keberanian mempertanggungjawabkan setiap kebijakan.
Ketiadaan dialog langsung dengan pimpinan BPBD dalam aksi tersebut semakin memperkuat harapan agar penjelasan resmi segera diberikan kepada masyarakat. Ketika ruang komunikasi tidak terbuka, ruang spekulasi akan membesar. Karena itu, audit yang independen dan pemeriksaan yang objektif menjadi kebutuhan untuk memberikan kepastian berdasarkan fakta.
MAKI dan GEMPAR menegaskan bahwa tuntutan mereka bukanlah vonis terhadap institusi maupun individu tertentu. Yang mereka dorong adalah pemeriksaan menyeluruh oleh aparat penegak hukum, aparat pengawas internal pemerintah, dan lembaga audit agar seluruh dugaan dapat diuji secara profesional, transparan, dan berbasis bukti.
Pada akhirnya, perkara ini tidak hanya menyangkut proyek spillway atau pengadaan barang. Perkara ini menyangkut wajah tata kelola pemerintahan. Sebab setiap kali muncul dugaan penyimpangan terhadap uang rakyat, negara dituntut hadir bukan dengan pembelaan, melainkan dengan pembuktian. Hanya melalui keterbukaan, audit yang independen, dan penegakan hukum yang berkeadilan, kepercayaan publik dapat dipulihkan dan integritas pemerintahan benar-benar terjaga.
Hingga berita ini dinaikkan, belum terdapat tanggapan resmi dari BPBD Provinsi Jawa Timur, Pusda Provinsi Jawa Timur, PT Rajendra Jember, maupun pihak-pihak lain yang disebut dalam tuntutan aksi. (Wwn)
